Jokowi Berharap Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bisa Pulihkan Luka Anak Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mengawasi dua langkah pemerintah untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Presiden berharap dua langkah itu bisa jadi penegasan untuk memulihkan luka sesama anak bangsa.

“Saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menkopolhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (11/1/2023).

Baca juga: Mahfud Bantah Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat untuk Kerdilkan Islam dan Hidupkan Komunis

“Semoga upaya ini menjadi langkah berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden.

Dua langkah penyelesaian pelanggaran HAM berat menurut Jokowi yakni dia dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana.

Penyelesaian itu pun dipastikan tidak menegasikan penyelesaian secara yudisial (hukum).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada masa yang akan datang.

“Saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menkopolhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikannya usai menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada Rabu.

Jokowi menyatakan sudah membaca secara seksama laporan tersebut.

Baca juga: Jokowi: Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Tak Negasikan Proses Yudisial

Setelah membaca dirinya mengakui bahwa berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu memang terjadi.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," ujar Jokowi.

"Daya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada 12 peristiwa," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Saya dan Pemerintah Berupaya Pelanggaran HAM Berat Tak Terjadi Lagi

Adapun 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimaksud Presiden adalah: