Tak Hanya Nasdem, Johnny G Plate Sebut Semua Partai Harus Siap Direshuffle

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, tidak hanya NasDem, semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju harus siap untuk direshuffle dari kabinet.

Karena menurut Sekretaris Jenderal Nasdem ini, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden Joko Widodo dan tak bisa dicampuri oleh pihak mana pun.

"Semua partai yang (menjadi) bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet, mengubah kabinet adalah hak prerogratif presiden," ujar Johnny saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Gulirkan Wacana Reshuffle Menteri Nasdem, PDI-P Dinilai Tak Hormati Jokowi

Dia berharap tidak ada partai yang merasa bisa melangkahi kewenangan presiden untuk mengganti jabatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Apabila ada orang yang mencoba memengaruhi presiden untuk melakukan pergantian menteri, khususnya dari Partai NasDem, maka orang tersebut dinilai menabrak konstitusi.

"Kalau saya bilang semua partai, tanpa terkecuali (harus siap di-reshuffle), karena itu hak prerogratif yang dilindungi oleh konstitusi, jangan menabrak konstitusi, itu hak presiden," imbuh dia.

Ia mengungkapkan, pihaknya tetap mendukung pemerintah, dan menyerahkan keputusan reshuffle pada Jokowi.

Ia menegaskan, Nasdem tak akan meninggalkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Nasdem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Nasdem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen,” imbuhnya.

Baca juga: Nasdem Dinilai Punya Hak Capreskan Anies, PDI-P Disebut Tak Etis Terus Gulirkan soal Reshuffle

Diketahui PDI-P mendorong agar Jokowi melakukan reshuffle pada menteri dari Nasdem.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurabaya Bakar.

Djarot berharap, kedua menteri tersebut mengundurkan diri jika tak lagi sepaham dengan visi Jokowi.

KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Ketua Badan Pengkajian MPR RI sekaligus politikus PDI-P, Djarot Syaiful Hidayat, usai bertemu dengan jajaran komisioner KPU RI pada Rabu (21/9/2022).

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," katanya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Baca

Di sisi lain Jokowi belum memutuskan bongkar pasang formasi Kabinet Indonesia Maju. Akan tetapi, dia meminta masyarakat menunggu keputusannya.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," sebut Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di daerah Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).