Gaduh soal "Reshuffle", PDI-P Terus Sudutkan Nasdem, Jokowi Bilang Tunggu Saja

Namun, perhatian publik justru tersorot hanya ke dua partai politik yang seakan 'menyibukkan' diri menanggapi rencana reshuffle tersebut

Dua partai politik ini adalah PDI-P dan Partai Nasdem.

PDI-P masih bersikeras minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi dua menteri Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Dua menteri ini dinilai PDI-P layak dievaluasi Jokowi terkait rencana reshuffle awal tahun.

Jokowi pasti reshuffle

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat adalah sosok yang pertama kali meminta dua menteri Nasdem dievaluasi Jokowi.

Dalam pernyataan terkininya, Djarot semakin menyudutkan Nasdem akan terkena perombakan kabinet oleh Jokowi.

Presiden, kata Djarot, dipastikan akan melakukan perombakan kabinet itu. Namun, terkait waktunya, ia menyerahkan hal tersebut kepada presiden.

"Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan, menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan mengapa dirinya menyarankan Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem.

Djarot mengatakan, ia menyarankan evaluasi karena melihat kinerja kedua menteri itu. Sebab, ia merupakan anggota Komisi IV DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa menteri pertanian dan menteri kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," ujar Djarot.

Diminta gentle undur diri

Lebih lanjut, Djarot menyarankan dua menteri Nasdem tersebut mengundurkan diri dari pemerintahan.

Sebab, ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri itu dengan kebijakan Presiden Jokowi.

Oleh karenanya, kinerja menteri itu pun diyakini akan dievaluasi Jokowi.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," kata Djarot.

Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali bahwa PDI-P diduga membuat gaduh terkait isu reshuffle yang menyudutkan Nasdem.

"Ya, kita terima sarannya. Yang jelas, kita tidak pernah membikin gaduh," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa.

Hasto mengatakan, PDI-P selalu mengedepankan etika politik.

Prinsip tersebut, menurut dia, juga dipegang PDI-P ketika menanggapi isu reshuffle.

Caranya, yaitu PDI-P menghormati apapun keputusan Presiden Jokowi terkait reshuffle.

"Tetapi reshuffle kan menjadi hak prerogratif presiden. Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut," ujar Hasto.

Jokowi sebut tunggu saja

Lantas, seperti apa tanggapan Jokowi yang lagi-lagi angkat bicara terkait isu reshuffle?

Kepala Negara itu tidak menyampaikan banyak keterangan.

Namun, Jokowi hanya menegaskan agar masyarakat menunggu saja keputusannya.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di daerah Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Kembali ditanya soal bagaimana nasib menteri-menteri dari Partai Nasdem jika reshuffle dilakukan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menegaskan agar publik menunggu.

"Ditunggu saja," kata Jokowi singkat.

Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 22 Desember 2020. Saat itu, ada enam menteri baru yang dilantiknya.

Lalu, reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru.

Sementara itu, usai pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, beredar informasi dari lingkungan Istana yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan perombakan kabinet pada awal 2023.