Ketum PP Muhammadiyah: Bebas Partisipasi dalam Pemilu, tapi Tak Boleh Bawa-bawa Organisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta warga Muhammadiyah tidak membawa-bawa nama organisasi ketika memberikan dukungan kepada calon peserta Pemilu 2024. Meski, warga Muhammadiyah diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dan memberikan suara saat Pemilu 2024.

"Warga persyarikatan memang menurut khittah diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tetapi soal sikap memilih itu urusan setiap orang, yang tidak boleh membawa-bawa dan mengatasnamakan organisasi," kata Haedar saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2022).

Baca juga: Ini Alasan Muhammadiyah Dukung Sistem Proporsional Terbuka Dikaji Ulang

Justru, Haedar berharap, warga Muhammadiyah dapat mendorong lahirnya para elite yang memiliki integritas, baik elite eksekutif maupun elite legislatif.

"Kita berharap warga Muhammadiyah mendorong lahirnya para elite yang betul-betul punya integritas dan berjiwa negarawan yang mengembangkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menuturkan, Muhammadiyah sebagai organisasi perlu memainkan peran penting dalam mengawal bangsa sesuai dengan porsinya, termasuk perhelatan Pemilu di tahun depan.

Baca juga: Datangi Muhammadiyah, Ketua KPU: Bukan soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Tujuannya agar Pemilu bisa terlaksana secara jujur dan adil, tetapi juga sesuai jadwal yang sudah ditentukan sehingga tidak lagi ada isu-isu simpang siur.

"Tetap mengikuti koridor, kita sukseskan Pemilu 2024 dengan sistem dan pelaksanan yang sudah menjadi aturan bersama. Tidak lagi berubah jadwalnya, itu kita jaga komitmen itu," jelas dia.