Kilas Balik Romahurmuziy: Besar di PPP, Terjerat Korupsi dan Kembali Islah dengan Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama mantan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Romahurmuziy kembali terdengar oleh publik setelah kabar islah dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kabar itu sendiri disampaikan langsung oleh Romy, sapaan akrabnya, melalui akun Instagram pribadi @romahurmuziy beberapa waktu lalu.

Dalam tangkapan layar, unggahan foto di akun Instagram Romy menampilkan sebuah surat perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan DPP PPP.

Romy, disebut menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Periode 2020-2025. Surat itu ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP M Mardiono dan Sekjen PPP Arwani Thomafi pada 27 Desember 2022.

Lantas seperti apa kilas balik eks Ketua Umum (Ketum) PPP itu kembali ke partai lamanya?

Dibesarkan PPP

Jauh sebelum menjabat sebagai Ketum PPP, Romy memang mengawali karir politiknya di partai kabah itu.

Kendaraan politiknya itu tak lepas dari jejak sang ibunda, Umroh Machfudzoh yang juga merupakan kader PPP.

Romy mengawali karirnya menjadi pengurus Departemen di DPP PPP pada Muktamar V tahun 2003.

Baca juga: Diisukan Gabung ke PPP, Sandiaga Tegaskan Dirinya Masih Kader Gerindra

Karirnya pun terus moncer hingga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PPP pada 2007.

Ia juga sempat menjadi staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, yang saat itu juga menjabat Ketum PPP.

Romy sempat menjadi anggota DPR pada 2009. Dia terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII.

Dua tahun berselang, Romy dipercaya menjadi Sekjen PPP pada 2011.

Baca juga: Romahurmuziy Kembali ke PPP, Eks Wakil Ketua KPK: Dunia Ini Panggung Sandiwara

Jabatan tersebut membuatnya menjadi orang nomor dua di partai kabah setelah Suryadharma.

Pada 2014, Suryadharma tersangkut kasus korupsi dana haji. Hal ini membawa karir politik Romy pada puncaknya.

Puncak karir Romy ditandai dengan terpilihnya sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019 menggantikan Suryadharma Ali dalam Muktamar VIII PPP 2014 di Surabaya.