Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinyal Kerja Sama PKB-Nasdem Dinilai Hanya "Gertak Sambal" untuk Gerindra

Kompas.com - 03/01/2023, 07:13 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal kerja sama yang dibuka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Nasdem dinilai tak serius.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai upaya itu dilakukan karena PKB tak puas lantaran Gerindra tak kunjung menyetujui pengusungan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) dan Muhaimin Iskandar di posisi calon wakil presiden (cawapres).

“Saya memprediksi langkah PKB untuk berkoalisi dengan Nasdem hanya sebagai gertakan politik terhadap Gerindra yang tak kunjung meresmikan pengantin Prabowo dan Cak Imin,” kata Ari pada Kompas.com, Selasa (3/1/2023).

Ia mengatakan, PKB merasa jengah karena Muhaimin Iskandar tak segera mendapat kepastian. Meskipun koalisi telah terbentuk sejak 13 Agustus 2022.

Baca juga: Sambut Wacana Bergabungnya PKB, Nasdem: Saudara Lama, Dua Pilpres Jadi Kawan Koalisi

Di sisi lain, Ari mengatakan, PKB tak bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri karena tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

“Kurang suaranya PKB untuk bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres sendiri, serta belum pastinya Gerindra menggaet PKB dalam koalisi permanen,” ujarnya.

Ari memandang Muhaimin dan PKB tak bakal gegabah melakukan manuver politik. Apalagi, merapat dengan Partai Nasdem yang tengah menjajaki pembentukan koalisi dengan partai politik (parpol) oposisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Ia lantas memaparkan dua alasannya. Pertama, posisi tawar PKB belum tentu lebih baik jika bergabung dengan Koalisi Perubahan yang kerap dianggap sebagai antitesis Istana atau Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sebagai pendatang baru dalam berkoalisi dengan Nasdem, tentu PKB harus siap menerima ‘arahan’ dari partai besutan Surya Paloh,” katanya.

Baca juga: Nasdem Klaim PKB Terpikat dengan Dukungan Publik ke Anies yang Meningkat

Kedua, PKB punya basis pemilih yang lebih besar dan loyal ketimbang Nasdem.

Oleh karenanya, tak mudah untuk Muhaimin Iskandar mengalah untuk mengikuti keinginan Nasdem dalam Koalisi Perubahan. Apalagi, jika Muhaimin tak mendapatkan jaminan posisi bakal RI-2.

“Konstituen PKB begitu solid di tataran akar rumput sehingga PKB akan rugi meminang Nasdem, dan tidak mendapatkan posisi cawapres,” ujar Ari.

Alasan terakhir, pendukung PKB banyak mengidolakan Jokowi. Sehingga, manuvernya bekerja sama dengan Nasdem amat berisiko menggerus konstituennya.

“Pendukungnya yang selama ini loyal terhadap Jokowi akan kecewa berat dengan pindah haluan elit PKB mendukung antitesis Jokowi yakni Anies Baswedan,” kata Ari.

Baca juga: Beri Sinyal Hengkang jika Gerindra Pilih Ganjar-Prabowo, PKB: Cari Koalisi Cak Imin Jadi Capres atau Cawapres

Diketahui, Ketua DPP Partai Nasdem Wolly Aditya menyambut baik wacana PKB bakal bekerja sama dengan Nasdem.

Halaman:


Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com