Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Sinyal Hengkang jika Gerindra Pilih Ganjar-Prabowo, PKB: Cari Koalisi Cak Imin Jadi Capres atau Cawapres

Kompas.com - 23/12/2022, 22:52 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan pihaknya bakal mencari koalisi yang menawarkan kursi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) untuk Muhaimin Iskandar.

Hal itu disampaikannya merespon hasil survei Charta Politika yang menunjukan Ganjar Pranowo bakal memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika menggandeng Prabowo Subianto sebagai cawapresnya.

“Itu survei ya, (tapi) variabel untuk menang banyak. Ada variabel instrumen partai, ada variabel instrumen ideologis,” ujar Syaiful Huda saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2022).

“Tapi sekali lagi, PKB meyakini di mana pun PKB berada, calon siapapun akan menang,” katanya lagi.

Baca juga: Soal Kemungkinan Berpaling jika Cak Imin Ditawari Jadi Cawapres Anies, PKB Jawab Begini

Kemudian, Huda mengisyaratkan PKB akan berpaling dari koalisi apabila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menjadi cawapres.

Hal itu dikatakannya saat ditanya apabila Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak menjadi cawapres dalam koalisi yang telah dibentuk bersama Partai Gerindra.

Huda mengungkapkan, PKB bertahan jika bisa mengantarkan Cak Imin mendapatkan tiket bakal RI-1 atau RI-2.

“Ya sampai kita cari koalisi (yang menawarkan) Cak Imin jadi capres atau cawapres,” ujar Huda.

Baca juga: Disebut Buka Peluang Kerja Sama dengan Nasdem, PKB: Itu Pandangan Pribadi

Di sisi lain, ia mengungkapkan, saat ini koalisi PKB-Gerindra masih belum memutuskan siapa figur capres-cawapres yang bakal diusung.

Berdasarkan kesepakatan koalisi, penentuan itu berada di tangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

Namun, sampai sekarang keputusan belum terwujud, kedua parpol pun masih mendorong pimpinannya untuk menjadi capres.

“Tapi sampai sekarang belum diputuskan, kami tetap punya mandatori kuat melalui muktamar, harus mencalonkan Gus Muhaimin sebagai capres, temen-temen Gerindra juga sama,” kata Huda.

Baca juga: Cak Imin Sebut Semua Koalisi Parpol Rawan Pecah, Kongsi PKB-Gerindra Kian Rapuh?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com