Saat Jokowi Tiga Kali Tak Membantah Kabar "Reshuffle" pada 2023...

Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 22 Desember 2020. Saat itu ada enam menteri baru yang dilantiknya.

Lalu, reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru.

Baca juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi

PDI-P kembali singgung Nasdem

Di tengah santernya isu reshuffle, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi.

Hasto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Tetapi, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian kita harus mengimpor beras," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual pada 30 Desember 2022.

Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle maka jangan dikaitkan dengan urusan politik.

"Dan sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," kata Hasto.

Baca juga: PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal Reshuffle

Nasdem serahkan ke Jokowi

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyayangkan pernyataan dua elite PDI-P yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem.

Menurut Ali, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan atau hak prerogatif merombak kabinet. Partai politik dinilai tak boleh mencampuri hak tersebut.

"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak-utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Oleh karena itu, Nasdem menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden Jokowi.

Hal ini lantaran Presiden dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle.

"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kbinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden," ujar Ali.

Baca juga: Panas Dua Menterinya Didorong PDI-P untuk Dicopot, Nasdem: Kalau Kurang Kursi, Minta ke Presiden!

Di sisi lain, Nasdem juga mengaku enggan bertemu PDI-P dan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan isu reshuffle yang tengah terjadi.