Saat Jokowi Tiga Kali Tak Membantah Kabar "Reshuffle" pada 2023...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan tanggapannya saat ditanya soal isu perombakan (reshuffle) kabinet yang disebut-sebut mungkin terjadi tahun 2023 ini.

Dalam tanggapannya pada Senin (2/1/2023), Presiden Jokowi tidak menyampaikan banyak keterangan.

Kepala Negara hanya menegaskan agar masyarakat menunggu keputusannya.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di Tanah Abang, Jakarta.

Baca juga: Ditanya soal Reshuffle pada 2023, Jokowi: Ditunggu Saja

Saat wartawan kembali bertanya soal bagaimana nasib menteri-menteri dari Partai Nasdem jika reshuffle jadi dilakukan, Jokowi pun kembali menegaskan agar publik menunggu.

"Ditunggu saja," kata Jokowi singkat.

Sebagaimana diketahui, sejak akhir 2022 hingga awal 2023 ini, Presiden Jokowi sudah tiga kali ditanya wartawan mengenai isu perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Dalam ketiga kesempatan tersebut, Kepala Negara hanya memberi jawaban yang singkat.

Pada 23 Desember 2022, Jokowi ditanya tanggapannya tentang hasil survei terbaru dari lembaga Charta Politika yang menyebutkan mayoritas responden sepakat bila Presiden merombak kabinet Indonesia Maju.

Jokowi hanya menjawab singkat soal kemungkinan itu.

"Mungkin," ujar Jokowi kepada awak media usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Jawa Barat.

Baca juga: Wacana Reshuffle Menteri, Sinyal Kekecewaan Jokowi dan Pasrahnya Nasdem

Saat awak media menanyakan apakah kemungkinan reshuffle dilaksanakan awal 2023, Jokowi tidak memberikan jawaban pasti.

"Ya nanti," katanya.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pengumuman deklarasi Capres 2024 di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Menguat setelah Nasdem capreskan Anies

Isu mengenai perombakan kabinet sebenarnya kembali mengemuka menjelang akhir 2022.

Terlebih setelah salah satu parpol koalisi pendukung Jokowi, yakni Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pencapresan itu mendapat reaksi dari parpol koalisi dan relawan Jokowi.

Beberapa dari mereka mendukung wacana reshuffle.

Baca juga: Ramai Wacana Reshuffle Kabinet, Wapres: Kita Tunggu Saja Ya

Salah satu penyebabnya karena langkah Nasdem yang dinilai berseberangan dengan permintaan Jokowi yang meminta hati-hati dan jangan terburu-buru menentukan sosok capres.

Di sisi lain, sebagaimana disebutkan PDI-P, sosok Anies Baswedan merupakan antitesis dari pemerintah.

Selain itu, figur Anies juga kerap disebut berseberangan dengan politik Istana sehingga Nasdem dianggap seperti bermain dua kaki.

Saat ini, ada tiga menteri dari Nasdem yang duduk di jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketiganya yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurnaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Baca juga: Pengamat: Sinyal Reshuffle Jelas Mengarah ke Nasdem, Buntut Capreskan Anies

Keberadaan menteri-menteri itu juga pernah disinggung oleh PDI-P yang menaungi Jokowi saat ini.

Pada Desember 2022, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta agar dua menteri asal Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Namun, dalam keterangan pers seusai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jokowi hanya tersenyum saat media meminta tanggapan Jokowi soal itu.

"PDI-P menyarankan untuk me-reshuffle Mentan sama KLHK, Pak, PDI-P menyarankan, apakah di antaranya itu (yang akan di-reshuffle)?" tanya wartawan kepada Jokowi.

Pertanyaan itu hanya direspons dengan senyuman oleh Jokowi.

Baca juga: Pengamat: Sinyal Reshuffle Jelas Mengarah ke Nasdem, Buntut Capreskan Anies

Jokowi lalu kembali ditanya soal kisi-kisi mengenai menteri yang akan dicopot apabila ada reshuffle kabinet.

Namun, Jokowi tidak memberi jawaban dengan jelas. "Clue-nya, ya udah" kata Jokowi lalu berjalan meninggalkan wartawan.

Adapun secara total hingga saat ini, Jokowi sudah tiga kali melalukan perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 22 Desember 2020. Saat itu ada enam menteri baru yang dilantiknya.

Lalu, reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru.

Baca juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi

PDI-P kembali singgung Nasdem

Di tengah santernya isu reshuffle, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi.

Hasto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Tetapi, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian kita harus mengimpor beras," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual pada 30 Desember 2022.

Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle maka jangan dikaitkan dengan urusan politik.

"Dan sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," kata Hasto.

Baca juga: PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal Reshuffle

Nasdem serahkan ke Jokowi

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyayangkan pernyataan dua elite PDI-P yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem.

Menurut Ali, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan atau hak prerogatif merombak kabinet. Partai politik dinilai tak boleh mencampuri hak tersebut.

"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak-utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Oleh karena itu, Nasdem menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden Jokowi.

Hal ini lantaran Presiden dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle.

"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kbinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden," ujar Ali.

Baca juga: Panas Dua Menterinya Didorong PDI-P untuk Dicopot, Nasdem: Kalau Kurang Kursi, Minta ke Presiden!

Di sisi lain, Nasdem juga mengaku enggan bertemu PDI-P dan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan isu reshuffle yang tengah terjadi.

Sebab, menurut Ali, tidak ada persoalan yang harus diselesaikan. Apalagi, hubungan Nasdem dan Jokowi disebut tak bermasalah.

"Kami merasa, pertama dengan presiden baik baik saja. Pernyataan presiden itu tidak pada eksplisit, jadi isu reshuffle ini sudah terjadi 2 tahun lalu," kata Ali.

Sementara itu, dengan PDI-P, Nasdem juga dinilai memiliki hubungan baik. Hal ini terlihat dari komunikasi sebagai sesama partai koalisi pemerintahan Jokowi hingga kini.

Untuk itu, Ali menyarankan agar tidak ada satu pihak yang membuat gaduh terkait isu reshuffle, termasuk dari partai politik.

"Sehingga kami merasa tidak ada hal yang perlu dibicarakan dengan PDI-P tentang hal-hal ini," ujar Ali.

"Kan, kalau kemudian PDI-P masih merasa kurang kursinya, mau ambil kursi Nasdem, ya enggak usah bicara sama media, bicara saja sama presiden saja," katanya lagi seraya berkelakar.

Baca juga: Enggan Temui PDI-P dan Presiden soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kami Tidak dalam Posisi Berbeda dengan Pemerintah