[POPULER NASIONAL] Pujian Amien Rais ke Jokowi dan KPU Usai Partai Ummat Lolos | Nasib WFH Usai Pencabutan PPKM

“Ini message saya kepada Presiden Jokowi. Mudah-mudahan Pemilu 2024 jangan pernah ditunda atau diundur. Karena tidak ada alasan,” ungkapnya.

Tak cuma Jokowi, Amien Rais juga memuji jajaran KPU.

Pujian itu berkaitan dengan kinerja KPU yang mau terbuka dengan perbaikan setelah Partai Ummat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menurutnya tanpa sikap keterbukaan KPU, Partai Ummat mungkin tak bisa berjuang untuk menjadi kontestan Pemilu 2024.

Baca juga: Partai Ummat Dapat Nomor Urut 24, Ketua KPU: Setiap Peristiwa Harus Ambil Hikmahnya

“Ternyata, alhamdulilah, keindahan demokrasi di Indonesia ini. Artinya selalu terbuka dengan perbaikan,” tuturnya.

Amien menegaskan tak mencari musuh untuk memperjuangkan nasib Partai Ummat.

Sebaliknya, ia ingin mencari sebanyak mungkin mitra politik dengan perspektif yang sama.

“Insya Allah kita akan menapaki perjuangan di masa depan secara betul-betul transparan,” sebut Amien.

2. PPKM Dicabut, Kemenkes: Tidak Perlu Lagi WFH, tetapi...

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril mengatakan, kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) boleh tidak lagi diberlakukan menyusul dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Adapun WFH merupakan alternatif untuk mengganti mekanisme bekerja dari kantor yang diberlakukan setiap perusahaan sejak pandemi Covid-19 muncul pada Maret 2020.

"Jadi yang dicabut PPKM-nya adalah pembatasannya saja, contoh kita tidak perlu lagi ada WFH, tidak ada lagi pembatasan kita ke mall dan sebagainya," kata Syahril dalam diskusi media secara daring, Jumat (30/12/2022).

Kendati begitu Syahril mengingatkan, pencabutan PPKM bukan berarti mencabut darurat kesehatan.

Baca juga: PPKM Dicabut, Apakah Aplikasi Pedulilindungi Masih Digunakan?

Protokol kesehatan seperti memakai masker dan melakukan vaksinasi hingga dosis lengkap perlu dibiasakan, utamanya ketika masyarakat berada dalam kerumunan.

"Kita hanya mengatur satu saja, bahwasanya kalau kita masuk di kerumunan, kemudian di bagian tranportasi publik dan sebagainya, harus vaksinasi," tutur Syahril.

Syahril menyebut, cara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi dan menyadarkan masyarakat bahwa pandemi masih ada.