Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLBHI Sebut Pelanggaran HAM 2022 Gunakan Pola Sama, Aparat Jadi Alat Represi

Kompas.com - 27/12/2022, 17:28 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memiliki pola yang sama pada 2022.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, pola yang sama digunakan pemerintah saat mencoba merampas ruang hidup masyarakat.

Hal itu tercermin dalam kasus seperti konflik tambang atau lahan di Wadas, Jawa Tengah; Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah; atau di Kalasey, Sulawesi Utara.

"Istilah negara hukum itu malah dipakai untuk melegitimasi kekerasan. Bukannya aparat menahan diri melakukan kekerasan, tetapi justru dipakai untuk melakukan kekerasan," ujar Isnur dalam acara daring "Kaleidoskop Pelanggaran HAM tahun 2022", Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tak Akan Pernah Tutup Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Harus Diadili

Dalam kasus-kasus yang disebut itu, kata Isnur, masyarakat terancam ruang hidupnya dengan dalih pembangunan dan investasi.

"Seluruhnya sama polanya, jadi masyarakat terancam ruang hidupnya oleh pembangunan dan investasi, kemudian posisi aparat atau penegak hukum, menjadi backing, menjadi alat buat represif," kata Isnur.

Isnur mencontohkan, dalam kasus Wadas, aparat justru semakin represif jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"(Tahun) 2022 ini tidak terjadi perubahan. Kami tidak menemukan skema atau pola penanganan yang berbasis pada pemulihan hak korban," kata Isnur.

"Hak korban, seperti Wadas penyerbuan 2022, itu kan pengulangan di 2021. Jadi bukannya memulihkan, memberikan hak yang seharusnya terjadi, malah berlanjutnya dan meluasnya pelanggaran," imbuh dia.

Baca juga: Makna Hak Asasi Manusia (HAM)

Kata Isnur, warga Wadas mendapat kekerasan pada 2021. Tahun berikutnya, aparat justru merangsek ke rumah-rumah warga.

"Polisi malah merangsek rumah-rumah, menangkap paksa warga, mematikan listrik, internet. Kita melihat ada pola peningkatan kekerasan, peningkatan pelanggaran atau intensitas kejadian, itu yang jelas ya. Ini malah berulang dan meningkat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Nasional
Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Nasional
Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com