Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLBHI Sebut Pelanggaran HAM 2022 Gunakan Pola Sama, Aparat Jadi Alat Represi

Kompas.com - 27/12/2022, 17:28 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memiliki pola yang sama pada 2022.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, pola yang sama digunakan pemerintah saat mencoba merampas ruang hidup masyarakat.

Hal itu tercermin dalam kasus seperti konflik tambang atau lahan di Wadas, Jawa Tengah; Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah; atau di Kalasey, Sulawesi Utara.

"Istilah negara hukum itu malah dipakai untuk melegitimasi kekerasan. Bukannya aparat menahan diri melakukan kekerasan, tetapi justru dipakai untuk melakukan kekerasan," ujar Isnur dalam acara daring "Kaleidoskop Pelanggaran HAM tahun 2022", Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tak Akan Pernah Tutup Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Harus Diadili

Dalam kasus-kasus yang disebut itu, kata Isnur, masyarakat terancam ruang hidupnya dengan dalih pembangunan dan investasi.

"Seluruhnya sama polanya, jadi masyarakat terancam ruang hidupnya oleh pembangunan dan investasi, kemudian posisi aparat atau penegak hukum, menjadi backing, menjadi alat buat represif," kata Isnur.

Isnur mencontohkan, dalam kasus Wadas, aparat justru semakin represif jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"(Tahun) 2022 ini tidak terjadi perubahan. Kami tidak menemukan skema atau pola penanganan yang berbasis pada pemulihan hak korban," kata Isnur.

"Hak korban, seperti Wadas penyerbuan 2022, itu kan pengulangan di 2021. Jadi bukannya memulihkan, memberikan hak yang seharusnya terjadi, malah berlanjutnya dan meluasnya pelanggaran," imbuh dia.

Baca juga: Makna Hak Asasi Manusia (HAM)

Kata Isnur, warga Wadas mendapat kekerasan pada 2021. Tahun berikutnya, aparat justru merangsek ke rumah-rumah warga.

"Polisi malah merangsek rumah-rumah, menangkap paksa warga, mematikan listrik, internet. Kita melihat ada pola peningkatan kekerasan, peningkatan pelanggaran atau intensitas kejadian, itu yang jelas ya. Ini malah berulang dan meningkat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com