Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2022: Kisah Nyanyian Effendi Simbolon soal "TNI Gerombolan dan Ormas" yang Memicu Prajurit Bergerak

Kompas.com - 23/12/2022, 13:59 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

"Dan saya sendiri enggak ada maksud menyatakan sebagaimana yang sekarang bergulir. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh prajurit baik yang bertugas dan sudah purna," sambungnya.

Selain itu, Effendi juga meminta maaf kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Dia meminta maaf jika para pimpinan TNI turut tidak nyaman dengan perkataannya itu.

Effendi diintimidasi dan diancam dibunuh

Effendi Simbolon mengaku menerima intimidasi usai menyebut 'TNI seperti gerombolan dan ormas' dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan dan TNI.

Dia lantas menilai, intimidasi sudah tidak zaman lagi untuk merespons kritikan yang dilempar oleh seseorang.

"Ini kemudian menjadi viral dan saya sayangkan adanya proses-proses lanjutan yang mengintimidasi begitu. Saya kira enggak zamannya lagi hanya seorang Effendi Simbolon kemudian dikepung dengan begitu hebatnya," ujar Effendi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Ia menjelaskan, alamat rumahnya juga  dibocorkan dan menjadi viral. Kemudian, handphone (HP) Effendi juga terus berdering tanpa henti selama 24 jam karena dihubungi orang yang tidak dia kenal.

Bahkan, Effendi Simbolon mengaku sampai mendapat ancaman pembunuhan. "Ancaman nyawa," katanya.

Tidak hanya dirinya, Effendi Simbolon menyebut bahwa keluarganya mendapat ancaman serupa. Dia pun mengeklaim punya bukti ancaman tersebut dan tersimpan pada smartphone miliknya.

Meski demikian, Effendi ogah membocorkan identitas orang-orang yang mengancam dirinya dan keluarga.

Kasus Effendi disetop

MKD DPR memutuskan untuk menghentikan laporan terhadap Effendi Simbolon terkait pernyataan "TNI seperti gerombolan dan ormas".

Penghentian kasus ini lantaran Effendi Simbolon sudah meminta maaf secara terbuka pada Rabu (14/9/2022). Serta, Effendi Simbolon telah hadir sesuai undangan MKD pada Kamis, 15 September 2022.

"Atas dasar tersebut dugaan pelanggaran kode etik terhadap Effendi Simbolon tidak dapat ditindaklanjuti oleh MKD DPR RI," ujar Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Ini Arahan Panglima Andika ke KSAD Dudung Terkait Polemik Effendi Simbolon

Lebih jauh, Habiburokhman menyebut pernyataan Effendi itu sebagai kritikan yang membangun TNI.

"MKD DPR RI menegaskan, secara substansi pernyataan teradu Effendi Simbolon pada saat raker (rapat kerja) Komisi I tanggal 5 September 2022 terkait disharmoni adalah kritikan yang membangun bagi TNI," ucapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com