Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemhannas Prediksi Perang Udara dan Siber di IKN, TNI Diharap Kuasai Teknologi Baru

Kompas.com - 22/12/2022, 21:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia menyatakan pemerintah dan TNI sudah saatnya harus bersiap mengadopsi teknologi pertahanan udara dan siber paling mutakhir buat diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, sistem pertahanan udara mutakhir dan siber sudah saatnya diadopsi karena melihat perkembangan dan ancaman yang terjadi di dunia saat ini.

Sebab Rusia dan blok Barat berlomba-lomba mengembangkan peluru kendali hipersonik serta peperangan siber.

Baca juga: Menkumham Sebut Revisi UU IKN Mendesak Dilakukan

"Ini menyadarkan kami bahwa Indonesia harus bersiap melakukan adopsi teknologi tersebut dan bisa dimulai di IKN," kata Andi saat Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di kantor Lemhannas RI Jakarta Pusat pada Rabu (21/12/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Berdasarkan kajian Lemhannas, kata Andi, jika terjadi peperangan maka pertempuran pertama yang terjadi di IKN diperkirakan cenderung bersifat pertempuran udara dengan memanfaatkan teknologi-teknologi baru dan hibrida.

Lemhannas, kata Andi, terus memantau perkembangan teknologi terkini yang diterapkan dalam alat utama sistem persenjataan (alutsista). Mereka juga akan mengusulkan teknologi itu kepada Kementerian Pertahanan serta Mabes TNI buat penguatan pertahanan IKN.

Baca juga: DPR Setujui Daftar 39 RUU Prolegnas Prioritas 2023, Salah Satunya Revisi UU IKN Usulan Pemerintah

"Oleh karena itu Indonesia diharapkan bisa segera melakukan adopsi-adopsi teknologi-teknologi terbaru ini, dalam bidang pertahanan udara, dalam bidang siber," kata Andi.

Menurut Andi, Lemhannas juga turut memantau berbagai teknologi persenjataan baru yang dikembangkan dan digunakan dalam perang yang terjadi di Ukraina.

Andi mengatakan, dalam peperangan itu terdapat teknologi persenjataan yang paling menonjol yakni penggunaan pesawat nirawak (drone) yang mengandalkan kecerdasan buatan, serta rudal hipersonik.

Selain itu, kata dia, Indonesia juga perlu mengadopsi teknologi pertahanan di bidang siber berkaca dari peperangan di Ukraina.

Menurut Andi peperangan siber di Ukraina terus berlangsung hingga kini. Selain itu, kata dia, berdasarkan sejumlah laporan pada 4 bulan pertama perang telah terjadi sinergi antara perang siber dengan operasi darat militer kinetik.

(Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gubernur Lemhannas: Indonesia Harus Siap Adopsi Teknologi Pertahanan Udara dan Siber Mutakhir di IKN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com