Jika Tak Lolos Verifikasi Ulang, Partai Ummat Tak Bisa Gugat KPU untuk Kedua Kalinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Ummat tidak lagi berkesempatan menggugat KPU RI ke Bawaslu seandainya tidak lolos verifikasi ulang calon peserta Pemilu 2024.

Sebab, verifikasi ulang ini merupakan hasil putusan Bawaslu yang diteken berdasarkan hasil mediasi kedua belah pihak pada Selasa (20/12/2022).

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur, tindak lanjut dari putusan Bawaslu tidak lagi dapat menjadi objek sengketa.

"Tidak bisa karena tindak lanjut dari putusan permohonan sengketa yang telah diputuskan tidak bisa lagi jadi objek sengketa," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI Totok Hariyono, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Menanti Hasil Verifikasi Ulang Partai Ummat yang Buat Amien Rais Melunak

Ketentuan ini sudah pernah berlaku bagi 5 partai politik yang sempat menang atas KPU dalam gugatan sengketa verifikasi administrasi di Bawaslu, yaitu PRIMA, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, dan Partai Republiku Indonesia.

Bawaslu RI kemudian memerintahkan KPU RI membuka kembali kesempatan unggah data untuk perbaikan verifikasi administrasi bagi PRIMA dan 4 partai politik tersebut.

Hasilnya, pada 18 November 2022, 5 partai politik ini kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

Sempat mengajukan sengketa ke Bawaslu, partai-partai ini akhirnya menggugat KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena terganjal ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tadi.

"Nanti putusan PTUN yang menentukan," ucap Totok.

Baca juga: KPU Akhirnya Verifikasi Ulang Partai Ummat, Amien Rais: Setiap Masalah Bisa Dipecahkan

Sebelumnya diberitakan, Partai Ummat menyatakan kesanggupannya mengikuti verifikasi perbaikan ulang di 16 kota/kabupaten, di mana keanggotaan mereka sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal oleh KPU RI sehingga tidak dapat lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Hal ini menjadi poin krusial dalam tercapainya mediasi antara partai besutan Amien Rais itu dengan KPU RI, Selasa (20/12/2022), dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI selaku mediator.

"Pemohon Partai Ummat bersedia dan sanggup unutk memnuhi perbaikan syarat keanggotaan di Provinsi NTT dan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tahapan dan jadwal," ujar anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam sidang pembacaan putusan terjadinya kesepakatan, Selasa malam.

Baca juga: KPU Putuskan Partai Ummat Verifikasi Ulang 21-30 Desember

Verifikasi perbaikan ulang ini meliputi verifikasi administrasi dan faktual di 16 kota/kabupaten tadi.

KPU RI akan melakukan penetapan sampel ulang untuk menentukan anggota Partai Ummat yang bakal diverifikasi faktual di lapangan.

Lima kota/kabupaten ada di NTT, yakni Kupang, Alor, Sumba Barat, Lembata, dan Sabu Raijua.