Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI-Vietnam Teken Kerja Sama soal Energi, Penanganan Terorisme, dan Narkotika

Kompas.com - 22/12/2022, 15:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Pertemuan bilateral yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc bersama delegasi di Istana Kepresidenan Bogor membuahkan tiga kesepakatan kerja sama.

Menurut Presiden Jokowi, tiga dokumen kerja sama itu sudah diteken oleh kedua negara.

“Hari ini kita berhasil menyepakati tiga MoU yaitu mengenai kerja sama energi dan sumber daya mineral, kerja sama penanggulangan terorisme, kerja sama pemberantasan perdagangan ilegal narkotika,” ujar Jokowi usai pertemuan.

Baca juga: Vietnam Dukung Sikap ASEAN soal Laut China Selatan

Adapun ketiga kerja sama yang telah disepakati oleh Indonesia dan Vietnam yaitu:

Pertama, memorandum saling pengertian antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama penanggulangan terorisme.

Kedua, memorandum saling pengertian antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama dalam pemberantasan perdagangan gelap narkotika, zat psikotropika, dan prekursornya.

Baca juga: Jokowi Terima Kunjungan Presiden Vietnam di Istana Bogor

Ketiga, memorandum saling pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam tentang kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral.

Selain ketiga kerja sama tersebut, Presiden Jokowi juga berharap kerja sama Indonesia dan Vietnam dalam sektor perikanan dan pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dapat segera difinalisasi.

“Saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan IUU fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan,” kata Jokowi.

Baca juga: Setelah Berunding 12 Tahun, RI-Vietnam Selesaikan Persoalan Garis Batas ZEE

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menghargai dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.

Prioritas keketuaan Indonesia nanti akan menekankan pada peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.

“Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan, serta peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” jelas Kepala Negara.

Sementara itu, Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc menyatakan dukungannya atas sikap ASEAN terkait persoalan Laut China Selatan yang mengutamakan perdamaian.

Vietnam juga mendorong adanya kebebasan navigasi sesuai hukum internasional dan UNCLOS 1982 di Laut China Selatan.

Terkait dengan keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada 2023, Vietnam juga menyatakan dukungannya.

Baca juga: Jokowi Akan Cabut PPKM Akhir Tahun, Epidemiolog: Tunggu Setelah Nataru

Menurut Presiden Nguyen, tema Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun depan, yakni Epicentrum of Growth menjadi titik strategis.

"Saya sepakat bahwa asean harus memainkan peran sentral dan berketahanan," kata Presiden Nguyen.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Nguyen Xuân Phúc, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis pagi.

Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan Presiden Nguyen ke Indonesia setelah resmi menjabat sebagai Presiden Vietnam pada 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com