Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Jokowi, Demokrat: Tak Perlu Takut Disalahkan, kecuali Memang Istana Jegal Koalisi Tertentu

Kompas.com - 22/12/2022, 14:27 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar meminta Presiden Joko Widodo tak khawatir dituduh melakukan intervensi jika ada koalisi antar-partai politik (parpol) yang gagal terbentuk.

Menurut dia, Jokowi dan Istana tak perlu berlebihan menanggapi hal tersebut jika memang tak merasa ikut campur dalam dinamika politik antar-parpol jelang Pemilu 2024.

“Tak perlu takut disalahkan, kecuali, memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong, atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” ujar Renanda dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Jokowi: Saya Takut kalau Ada yang Gagal Koalisi, Istana yang Dituduh

Ia menyebutkan, pembentukan koalisi merupakan pekerjaan pengurus parpol. Oleh karena itu, pemerintah dinilai tak perlu ikut campur soal penentuan kerja sama tersebut.

“Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres,” ucap dia.

Renanda lantas meminta Jokowi fokus pada berbagai pekerjaan yang belum rampung di sisa masa jabatannya ini.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi belum mampu menandingi capaian kerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bidang ekonomi.

“Istana fokus perbaiki ekonomi saja, perbaiki nasib rakyat, banyak yang susah,” ujar dia.

“Belajar dari era SBY, fokus mengurus nasib rakyat, perbaiki ekonomi, entaskan kemiskinan, turunkan angka pengangguran,” kata dia.

Terakhir, ia meminta agar Jokowi fokus meninggalkan catatan baik untuk masyarakat dan Presiden selanjutnya.

“Masih ada waktu dua tahun Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat. Bukan sibuk melanggengkan kekuasaan. Mungkin ekonomi kita bisa membaik, kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY,” papar dia.

Baca juga: Jokowi Minta Pemilu Sportif, Demokrat: Semoga Tak Sekadar Kata-kata Manis

Jokowi khawatir jika dia dan pihak Istana dituduh melakukan intervensi dalam pembentukan koalisi parpol jelang Pemilu 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim pihaknya tak tahu menahu soal pembentukan koalisi, karena merupakan keputusan ketua umum parpol.

"Yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu, paling mudah dan paling enak," ujar Jokowi dalam perayaan HUT Partai Hanura di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (21/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com