Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika, Mayoritas Responden Setuju Jokowi "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 22/12/2022, 15:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang diselenggarakan Charta Politika pada 6-18 Desember 2022 menunjukkan, mayoritas publik setuju apabila Presiden Joko Widodo merombak kabinet atau melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan, reshuffle kabinet perlu dilakukan Jokowi bila ia ingin memastikan dirinya meninggalkan warisan yang baik setelah lengser kelak.

"Ada angka 61,8 persen yang menyatakan setuju, dan saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy," kata Yunarto dalam konferensi pers, Kamis (22/12/2022).

"Bukan hanya dirinya tetap dicintai oleh masyarakat, tetapi kinerja dari menteri-menterinya secara sektoral itu juga bisa menopang kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Beliau," kata dia.

Baca juga: Survei Charta Politika: 59,7 Persen Responden Ingin Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet

Yunarto menyampaikan, reshuffle juga perlu dipertimbangkan dengan berkaca pada dinamika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, di antara menteri-menteri di kabinet, pasti ada yang berencana maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau partainya memiliki posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi.

"Saya pikir itu harus menjadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," kata Yunarto.

Survei yang sama juga menunjukkan, 60,5 persen repsonden puas dengan kinerja menteri, sedangkan 32,7 persen lainnya mengaku tidak puas.

Meski angka tersebut lebih baik dibanding survei sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap menteri memiliki selisih cukup lebar dibandingkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang berada di angka 72,9 persen.

Baca juga: Kepada Jokowi, Demokrat: Tak Perlu Takut Disalahkan, kecuali Memang Istana Jegal Koalisi Tertentu

Padahal, para menteri adalah sosok yang menjadi teknokrat atau ahli-ahli secara sektoral dari lembaga kepresidenan.

Oleh karena itu, menurut Yunarto, tidak heran apabila mayoritas publik setuju bila Jokowi me-reshuffle kabinetnya.

"Walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas, tetapi mereka setuju ketika ditanyakan terkait dengan rencana ada reshuffle atau tidak," ujar Yunarto.

Survei ini dilaksanakan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang sampel pada 8-16 Desember. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,82 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com