Menurut dia, aksi ini juga mulai membuahkan hasil.
Digitalisasi tata kelola sistem trucking, single billing, bongkar muat, dan pengawasan telah mempercepat waktu sandar (port stay) dari tiga hari menjadi satu hari di beberapa pelabuhan seperti Belawan, Makassar, Ambon, dan Tanjung Priok.
“Proses bongkar muat yang kapasitas semula hanya delapan hingga 10 TEUs/crane per jam, menjadi tiga puluh lima hingga empat puluh TEUs/crane per jam,” kata dia.
Oleh karena itu, menurut Jaleswari, Tim Nasional Pencegahan Korupsi harus lebih memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dalam melakukan evaluasi dampak dan komunikasi publik terkait pencegahan korupsi.
Baca juga: Firli: Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan Stranas PK Hemat Biaya Rp 182,32 Miliar
Kerja sama itu dapat dijalin dengan organisasi masyarakat keagamaaan, swasta, civil society organization (CSO), sivitas akademika, dan mitra pembangunan.
Adapun Tim Nasional Pencegahan Korupsi resmi meluncurkan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024. Peluncuran ini dilakukan menyusul berakhirnya pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022.
Sesuai Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), aksi pencegahan korupsi disusun setiap dua tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).
Timnas PK sendiri dikoordinasi oleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.