Soal Pernyataan Keras Bupati Meranti Ke Kemenkeu, Kemendagri: Sudah Jelas, Tak Ada Masalah

Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.

Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.

Adil juga mengutarakan potensi daerahnya yang belum dapat dimaksimalkan padahal mempunyai 28.000 kebun karet serta kopi liberika, 81.000 hektar kebun sagu, dan 50.000 hektar kelapa.

"Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," ujarnya.

"Jadi masalah pajaknya, tolong dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah. Agar dalam pemungutannya, kami tidak dipersalahkan," kata Adil lagi.

Baca juga: Bahas Polemik DBH Meranti, Kemendagri Singgung Rendahnya Realisasi Belanja Daerah

Di tengah-tengah penyampaian pendapatnya di hadapan Luky, terlontar kata yang kurang pantas dari mulut Adil.

"Jangan diambil lagi diambil minyak di Meranti. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," ujarnya.

Merespons hal ini, Kemendagri mengadakan pertemuan untuk memediasi Adil dan Kemenkeu.

Baca juga: Bupati Meranti Protes soal DBH, Ekonom: Keluhan Wajar, tapi Ucapan Provokatif Perlu Ditindak