Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Panglima Yudo Lebih Tegas terhadap KKB di Papua

Kompas.com - 20/12/2022, 13:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

Baca juga: Pesan Jokowi ke Panglima Yudo soal Papua: Kalau KKB Selalu Seperti itu Tidak Selesai-selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap lebih tegas dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap kali melakukan kekerasan di Papua.

Ma'ruf mengatakan, langkah tegas itu diperlukan meski pemerintah juga mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani dinamika yang terjadi di Papua.

"Karena banyaknya, masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi di dalam menghadapi (KKB)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Pesan Jokowi ke Panglima Yudo soal Papua: Kalau KKB Selalu Seperti itu Tidak Selesai-selesai

Dia menambahkan, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas demi menjaga dan melindungi masyarakat di Papua.

Kendati demikian, ia menegaskan, konflik antara KKB dan aparat dan warga hanya terjadi di beberapa daerah tertentu di Papua.

Ia mengeklaim sejumlah daerah di Papua tergolong aman, terbukti ketika ia mengunjungi beberapa daerah di Papua yakni Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, dan Biak.

"Jadi kalaupun ada itu sebenarnya di daerah kelompok kecil saja, tetapi memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Polda Papua Kantongi Identitas Pemimpin KKB yang Serang Rombongan Polisi di Yapen

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada Yudo agar TNI bersikap tegas di samping menggunakan pendekatan humanis di Papua.

"Saya kira baik, pendekatan humanis baik. Pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya (jika tidak tegas)," katanya melanjutkan.

Baca juga: Warisan dari Andika Perkasa untuk Yudo Margono, Panglima TNI yang Baru

Sementara itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, persoalan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) dari Yudo Margono sebagai panglima TNI.

Bahkan, ia menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo Margono untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan.

"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," ujar Anton.

Baca juga: Laksamana Yudo Margono Resmi Jadi Panglima TNI, Sejumlah Tugas Menanti

Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan. Sebab, masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan.

Apalagi, kata Anton, situasi di Papua juga masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.

"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com