Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Puan Buka Suara soal Capres PDI-P | Sekjen KPU RI Dituding Ancam Mutasi Pegawai

Kompas.com - 20/12/2022, 05:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang Puan Maharani yang angkat bicara soal capres PDI-P 2024 menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Senin (19/12/2022).

Selain itu, artikel mengenai Sekretaris Jenderal KPU RI yang dituding melakukan pengancaman untuk memutasi pegawai yang menolak instruksi juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel tentang Anies dan AHY yang diprediksi memenangi Pilpres 2024 juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Saat Puan Buka Suara soal Capres PDI-P 2024, Siapa Kantongi Restu Megawati?

PDI Perjuangan belum banyak bicara soal pencalonan presiden 2024 kendati partai lain berlomba-lomba mendeklarasikan nama calon presiden (capres) dan membentuk koalisi.

Telah ditegaskan berulang kali oleh elite partai banteng, keputusan terkait pencapresan ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi.

Sampai saat ini Megawati masih bergeming. Namun, arah angin dukungan seolah bertiup ke dua nama, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Sejak lama, berembus isu bahwa dua kader PDI-P itu bersaing ketat hingga bersitegang demi mendapat tiket menuju gelanggang pemilihan 2024. Namun, desas-desus ini selalu ditepis oleh elite partai.

Baca selengkapnya: Saat Puan Buka Suara soal Capres PDI-P 2024, Siapa Kantongi Restu Megawati?

2. Sekjen KPU RI Dituduh Ancam Mutasi Pegawai yang Tolak Instruksi Ubah Data Sipol Partai Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengaku mendapat laporan dugaan kecurangan tahapan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Dilaporkan bahwa petinggi KPU tersebut memerintahkan jajaran mereka untuk mengubah data beberapa partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dari tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) sebagai peserta Pemilu 2024.

Kabarnya, petinggi KPU itu mengancam bakal memutasi pegawai yang tidak mau mematuhi instruksi tersebut.

"Ternyata berdasarkan informasi yang kami himpun dan dapatkan, salah satu ancamannya adalah memutasi pegawai atau ASN KPU daerah yang bertugas teknis tentang aplikasi Sipol tersebut," kata perwakilan koalisi yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers daring, Minggu (18/12/2022).

Baca selengkapnya: Sekjen KPU RI Dituduh Ancam Mutasi Pegawai yang Tolak Instruksi Ubah Data Sipol Partai Politik

3. Anies-AHY Berpotensi Menang Pilpres jika Ganjar Jomlo dan Prabowo Gandeng Muhaimin

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Anies Baswedan berpeluang memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, peluang itu cukup besar jika dua figur calon presiden (capres) pesaing Anies, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mendapatkan ganjalan.

“Potensi kemenangan itu akan semakin besar jika Ganjar masih menjomlo, alias belum dapat dukungan,” ujar Ari pada Kompas.com, Senin (19/12/2022).

“Atau koalisi Gerindra masih mengandalkan pasangan Prabowo-Muhaimin,” ujar dia.

Baca selengkapnya: Anies-AHY Berpotensi Menang Pilpres jika Ganjar Jomlo dan Prabowo Gandeng Muhaimin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com