Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pengundian Nomor Urut Pemilu 2024, Golkar: Kita Tak Ingin Polarisasi dan Politik Identitas Terjadi

Kompas.com - 15/12/2022, 10:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyuarakan politik ide dan gagasan sebagai hal yang perlu dibangun untuk Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengungkapkan, hal itu perlu dilakukan agar tak ada perpecahan atau polarisasi karena politik identitas.

"Berkaca pada pemilu yang kita lakukan pada 2019, kita terpecah dengan politik identitas. Kita terjadi polarisasi antara si A dan si B. Tentunya 2024 kita tidak ingin kan lagi itu," kata Lodewijk di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022) malam.

Baca juga: Soal Nomor Urut 4, Golkar: Dari Sisi Numerologi, Bawa Rasa Aman dan Stabilitas

Lodewijk meyakini, jika pemilu kali ini menyuarakan politik ide dan gagasan, maka bangsa dan negara dapat menghadapi berbagai tantangan ke depan.

"Dan saya yakin apabila kita ingin bangun hal tersebut, kita akan hadapi tahun depan yang penuh dengan tantangan," ucapnya.

Baca juga: Golkar Tetap Pilih Nomor 4, Ahmad Doli: Sudah Melekat di Masyarakat

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR ini ingin semua pihak menyepakati agar pelaksanaan Pemilu sesuai dengan prinsip dasar-dasarnya.

Adapun hal yang dimaksud prinsip dasar Pemilu tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Bahwa pemilu ini dilaksanakan secara luber dan jurdil, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Mari kita sepakati itu. Insya Allah pada pesta demokrasi tahun 2024, kita laksanakan dengan gembira," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com