Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Puan Disebut Masih Mungkin Naik, tapi Sulit Lampaui Ganjar

Kompas.com - 16/12/2022, 15:10 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, elektabilitas Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai kandidat calon presiden (capres) 2024 masih mungkin ditingkatkan.

Masih ada waktu kurang lebih 10 bulan ke depan hingga pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2024 dibuka.

"Kalau bicara mungkinkah elektabilitas Puan meningkat, masih mungkin. Ada waktu kurang lebih 10 bulan ini akan menjadi batu ujian dan keseriusan dari kerja-kerja politik elite-elite PDI-P," kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/12/2022).

Baca juga: PDI-P Pastikan Tak Gelar Rakernas Tahun 2022

Menurut Adi, besar kecilnya elektabilitas Puan bergantung pada kerja-kerja elite PDI-P. Selama ini, Puan dinilai masih berkutat pada kinerjanya sebagai pimpinan DPR RI.

Sementara, dalam hal safari politik dan konsolidasi dengan jajaran partai atau basis massa di daerah, Puan masih tertinggal. Jika pun Puan turun ke daerah, itu lebih karena kepentingannya sebagai pimpinan Parlemen.

Memang, jabatan Ketua DPR RI kini melekat pada Puan. Namun, jika PDI-P serius mengusung anak bungsu Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai capres, sudah saatnya kerja-kerja politik dimainkan.

"Mbak Puan dan timnya harus berpikir, kerja keras, bagaimana roadshow ke berbagai tempat, ke berbagai wilayah basis PDI-P, itu harus semakin aktif dilakukan," ujar Adi.

"Dan caranya tentu bukan hanya sebatas seremonial, tetapi hadir sebagai upaya untuk meyakinkan mereka bahwa Puan pantas diusung pada 2024," tuturnya.

Baca juga: Akrab dengan Puan, Ganjar Dinilai Tengah Negosiasi ke PDI-P buat Buka Jalan Menuju Pilpres

Adi mengatakan, dukungan untuk Puan maju sebagai capres mayoritas datang dari kalangan elite partai banteng. Sementara, dukungan basis massa PDI-P lebih condong ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ini tampak dari hasil survei berbagai lembaga yang menempatkan Ganjar di urutan wahid elektabilitas capres, dengan tingkat elektoral tembus 30 persen. Sementara, elektabilitas Puan jauh tertinggal di kisaran satu persen, bahkan kurang.

Oleh karenanya, Megawati seakan dihadapkan pada dua pilihan; Ganjar yang elektabilitasnya besar tetapi bukan datang dari trah Soekarno, atau Puan yang tingkat elektoralnya minim namun golongan putri mahkota.

Menurut Adi, dengan sisa waktu yang ada, mendongkrak elektabilitas Puan bukan perkara mudah, apalagi untuk mengungguli Ganjar.

"Bisa tidak elite-elite PDI-P itu mengubah basis konstituen pemilih mereka yang condong ke Ganjar, beralih secara perlahan ke Puan. Itu bukan perkara gampang," katanya.

Adi mengatakan, sepuluh bulan ke depan menjadi waktu krusial bagi jajaran PDI-P untuk menggenjot elektabilitas Puan.

Butuh kerja politik yang konsisten, masif, dan berkelanjutan. Jika Puan lebih agresif terjun ke daerah, bukan tidak mungkin tingkat elektoralnya bakal melesat, setidaknya menyentuh separuh elektabilitas PDI-P.

"Kalau struktur PDI-P solid dari pusat sampai daerah, konstituennya tegak lurus pada perintah pimpinan partai mereka, ya mestinya suara PDI-P yang 19 sekian persen bisa ke Puan. Walaupun nggak sepenuhnya ya separuhnya lah, Puan dapat 9 atau 10 persen," kata Adi.

Sebagaimana diketahui, hingga kini PDI-P belum juga buka suara soal sosok capres yang akan mereka usung pada Pemilu 2024. Bursa pencapresan partai banteng masih berkutat pada dua nama, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Sosok capres PDI-P sempat digadang-gadang bakal dimunculkan dalam forum rakernas. Namun, terbaru, PDI-P menyatakan tak akan menggelar rapat kerja nasional tahun ini.

Baca juga: Poltracking Indonesia: Elektabilitas PDI-P Unggul di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya batal menggelar rakernas karena dinamika politik terkini. Selain itu, kata Hasto, partainya sedang fokus membantu masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan dampak konstelasi geopolitik.

PDI-P, kata Hasto, juga tengah konsentrasi mempersiapkan ulang tahun partai ke-50 yang akan jatuh pada 10 Januari 2023.

Bocorannya, akan ada kejutan dalam ultah PDI-P mendatang. Namun, Hasto enggan memastikan apakah kejutan itu terkait pencapresan 2024 atau lainnya.

"Apakah dalam rakernas ibu ketum akan mengumumkan calon atau enggak, itu nanti dalam pertimbangan ketua umum untuk menetapkan," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com