Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Adat Kawi Minta Pemerintah Kembalikan Hutan Adat

Kompas.com - 16/12/2022, 11:56 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

MALANG, KOMPAS.com - Masyarakat Adat Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur meminta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merehabilitasi hutan adat di kawasan Kawi.

Hal itu, disampaikan pendamping masyarakat adat Kawi, Wanto ketika Kemenko PMK menggelar kunjungan ke Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

"Kami mohon kembalikan hutan adat. Kita semua berdiri di lereng Kawi sebelah timur,” kata Wanto kepada jajaran Deputi Kemenko PMK di Pendopo Balai Desa Selorejo, Jumat (16/12/2022).

Baca juga: Gunung Kawi: Lokasi, Pesugihan, dan Makam Tokoh Bangsawan Penentang Penjajah

“Bahwa di Kawi masih ada masyarakat adat, di lereng Kawi barat, timur, utara juga selatan masih ada peradaban adat," tegasnya.

Menurut Wanto, peradaban Kawi merupakan salah satu peradaban tua yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Tengah.

Ia menyatakan bahwa masyarakat adat Kawi sama pentingnya untuk dilestarikan sebagaimana masyarakat mengenal masyarakat adat Ngadas.

"Jadi Kawi ini peradaban tua, di Malang ini tidak hanya Ngadas yang jadi desa adat. Tapi peradaban kawi ini masih berjalan sampai sekarang,” terang Wanto.

“Artinya dalam kelola desa dan hutan, (masyarakat) Kawi sangat tergantung dari hutan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wanto juga mengadukan permasalahan masyarakat adat yang ada di sekitar Gunung Bromo.

Wanto menyebut bahwa masyarakat adat di sana kerap terusir dari hutan adat mereka sendiri.

"Saya mohon kebijakan Bapak-Bapak tolong kami supaya ada hak dari negara untuk saudara kami dari Bromo. Sudah lama mereka dianggap hidup di dalam hutan. Mereka dianggap hidup dalam hutan padahal ada rumahnya,” ujar Wanto.

Baca juga: Cerita Datuk Syafar, Penjaga Hutan Adat Talun Sakti Jambi Hadapi Penambang Emas Ilegal

“Ada saksinya sampai sekarang masih ada, dulu saya diusir-usir, maaf, sama institusi negara juga," ucapnya kepada jajaran Kemenko PMK.

Menanggapi keluhan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi menyatakan bahwa pemerintah sudah mengatur terkait permasalahan kehidupan masyarakat adat.

"Saya merespons pertanyaan Pak Wanto, bahwa terkait dengan hukum adat dan masyarakat adat itu sudah kita atur sedemikian jelas dalam peraturan," terang Didik.

Didik pun menyampaikan bahwa aturan terkait persoalan masyarakat adat tengah disusun menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Pemerintah, ujar dia, sangat peduli terhadap masyarakat adat termasuk kehidupan di dalamnya.

"Sejauh mana terkait pelayanan terhadap masyarakat adat kami sedang menyelesaikan Peraturan Presiden terkait dengan pelayanan masyarakat adat,” kata Didik.

“Oleh karena itu, Insya Allah, pemerintah sangat peduli dengan masyarakat adat," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com