Partai Ummat Konsultasi ke Bawaslu Imbas Tak Lolos Pemilu, Harus Lapor Resmi Sebelum 19 Desember Halaman 2

Kompas.com - 15/12/2022, 21:23 WIB

Vitorio Mantalean,

Sabrina Asril

Tim Redaksi

Vitorio Mantalean

Penulis

Sabrina Asril

Editor

Lihat Foto

Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin, menyerahkan formulir pernyataan keberatan atas proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas partainya. Hal itu dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Rabu (14/12/2022). Dalam rekapitulasi ini, Partai Ummat dinyatakan tak memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur, sehingga mereka tidak akan lolos sebagai peserta Pemilu 2024.(KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN)

Kepada wartawan, Nazaruddin mengeklaim hasil rekapitulasi verifikasi faktual KPU RI di 2 provinsi itu tak sesuai data partai mereka.

Mereka juga menuding KPU RI melanggar ketentuan karena, menurut Nazaruddin, lembaga penyelenggara pemilu itu menolak pernyataan keanggotaan Partai Ummat yang disampaikan lewat rekaman video.

"Bahkan kami juga mempunyai data ada manipulasi dalam artian data keanggotaan dari kami diberikan ke partai yang lain,” sebut Nazaruddin.

Ia juga menegaskan akan mempersiapkan gugatan terhadap KPU RI ke Bawaslu RI dalam 3 hari ke depan.

Sebab, mekanisme resmi yang dapat menganulir hasil penetapan KPU RI ini adalah lewat Bawaslu RI dan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Tentu kita akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu," kata Nazaruddin.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais sebelumnya sempat mengeklaim mendapat informasi bahwa seluruh partai baru akan diloloskan oleh KPU jadi peserta Pemilu 2024 kecuali Partai Ummat.

Amien menduga ada kejanggalan dari rencana itu dan menuding ada "kekuatan besar" sehingga Partai Ummat disingkirkan dari Pemilu 2024.

"Pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat. Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal," kata Amien Rais dikutip dari tayangan YouTube Partai Ummat Official, Selasa (13/12/2022).

KPU heran

KPU RI menghormati keberatan yang disampaikan Partai Ummat namun merasa heran partai itu tidak pernah menyampaikan pernyataan keberatan saat rekapitulasi verifikasi di tingkat kota/kabupaten provinsi di NTT dan Sulawesi Utara.

"Saya bertanya kepada rekan-rekan di dua KPU provinsi tersebut, apakah ada keberatan dari LO (liaison officer) Partai Ummat pada saat rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat provinsi," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Kamis (15/8/2022).

"Mereka menyampaikan tidak ada keberatan," ia menambahkan.

Sebagai informasi, proses rekapitulasi verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 dilakukan berjenjang dimulai dari tingkat kota/kabupaten.

Hasil rekapitulasi di tingkat kota/kabupaten kemudian dilayangkan ke tingkat provinsi untuk direkapitulasi bersama kota/kabupaten lain, untuk berikutnya direkapitulasi di tingkat nasional bersama provinsi-provinsi lain.

"Surat keberatan itu hanya disampaikan hanya di tingkat KPU RI, di tingkat kabupaten dan kota, di tingkat provinsi, itu tidak ada keberatan," tegas Idham.