Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Kapolri Periksa Kabareskrim soal Setoran Tambang, Anggota DPR: Jangan Tebang Pilih

Kompas.com - 14/12/2022, 20:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak pandang bulu dalam menegakkan dugaan tindak pidana yang dilakukan jajarannya, meskipun ia berpangkat jenderal.

Ia meminta agar tindakan tegas terhadap eks Kadivpropam Polri yang notabene jenderal bintang 2, Ferdy Sambo, juga berlaku untuk polisi berpangkat bintang lain.

Terkini, dugaan penyelewengan melibatkan jenderal Korps Bhayangkara menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang namanya dikaitkan dengan tambang ilegal.

"Jangan ada pandang pulu dan tebang pilih. Informasi apa pun, dalami, lakukan pemeriksaan, apakah itu memeriksa Kabareskrim yang dibunyikan Sambo dkk, ataukah Sambo, lakukan. Termasuk video Ismail Bolong kemarin," ungkap Didik dalam talkshow Gaspol! Kompas.com pada Selasa (13/12/2022).

Baca juga: Perang Bintang di Tubuh Polri Libatkan Perwira Tinggi yang Punya Dosa Masa Lalu

"Ketika kita bicara penyimpangan maupun tindak pidana, itu tidak mengenal pangkat dan jabatan. Kalau kemudian diskursusnya sekarang di kelembagaan polri ada informasi atau dugaan melibatkan pejabat A, B, C, saya berharap bahwa kapolri melakukan penindakan tegas dan terang," lanjutnya.

Menurutnya, Kapolri harus konsisten pada pernyataannya tempo hari bahwa memotong ikan busuk harus dimulai dari kepalanya.

Ucapan tersebut, menurut Didik, seharusnya menjadi garansi bahwa Polri di bawah kepemimpinan Sigit tidak boleh menoleransi penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan anggotanya sendiri.

"Jika ada informasi publik segera tangani. Jika ada dugaan-dugaan kriminal yang dilakukan oknum Polri, segera lakukan. Potong di situ,"sebutnya.

Sementara itu, guru besar Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengusulkan agar Komjen Agus dinonaktifkan sementara terkait dugaan kejahatan yang diisukan.

"Pak Agus seharusnya harus parkir dulu atau minimal dia tidak boleh terlibat dalam kasus ini (dugaan setoran tambang ilegal) karena ada pendekatan konflik kepentingan," ujar Adrianus juga dalam talkshow Gaspol! Kompas.com.

Baca juga: Anggota DPR: Saling Buka Aib, Bagaimana Publik Bisa Percaya Polisi?

Sebelumnya, isu yang menyeret Agus mencuat setelah video seorang polisi yang mengaku bertugas di Kalimantan Timur, Ismail Bolong, viral di media sosial.

Ia menyatakan bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin dan menyetorkan uang Rp 6 miliar ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021.

Baca juga: Gaspol! Hari Ini: Nyanyian Sambo Picu Perang Bintang di Polri, Ada Apa?

Ismail belakangan diperiksa Bareskrim dan ditetapkan sebagai tersangka. Muncul pula video lanjutan di mana Ismail mengaku ditekan Hendra Kurniawan, eks anak buah Sambo di Paminal Propam Polri, untuk membuat video awal yang menyeret nama Agus.

Akan tetapi, Sambo dan Hendra membenarkan soal adanya laporan hasil penyelidikan internal Porpam soal dugaan keterlibatan Kabareskrim di kasus tambang ilegal, yang dibantah Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com