Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 23:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan enam catatan terkait pasal perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan 6 Desember 2022.

Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, tiga pasal yang memuat tindak pidana perzinaan tersebut dinilai mengurangi privasi dalam perkawinan.

"Berkurangnnya hak privasi dalam perkawinan dan overcriminalization terkait tindak pidana perzinaan," ujar Aminah dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Australia Tambahkan Informasi KUHP Indonesia di Saran Perjalanan Warganya

Adapun dalam Pasal 411-413 memuat tiga larangan yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri, melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinain dan persetubuhan dengan anggota keluarga batih.

Catatan pertama Komnas Perempuan, meski menjadi delik aduan, yaitu hanya suami atau istri yang bisa mengadukan, kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan dinilai melanggar hak privasi seseorang.

Catatan kedua, perluasan delik aduan pada orangtua berpotensi mengurangi daya pihak yang berperkara khususnya pasangan suami istri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya.

"Komnas Perempuan dalam sidang Mahkamah Konstitusi atas permohonan judicial review untuk memperluas definisi zina (2017) telah menerangkan bahwa pada banyak kasus pihak istri tidak mau melaporkan pihak suaminya yang melakukan persetubuhan dengan pihak lain karena banyak pertimbangan," imbuh Aminah.

Ketiga, tindak pidana kohabitasi atau hidup berumah tangga tanpa ikatan perkawinan berpotensi mengkriminalkan pihak perempuan secara tidak proporsional.

Menurut Aminah, pasal ini bisa menyasar perempuan yang memilih tidak terikat dalam lembaga perkawinan dengan berbagai alasan dan perkawinan tidak tercatat seperti nikah siri atau perkawinan adat.

Contohnya, seperti pada pernikahan istri kedua ketika seseorang hendak berpoligami yang seringkali berstatus kawin tidak tercatat.

Catatan keempat yaitu bentuk pidana persetubuhan dengan anggota keluarga batih, seperti ayah atau ibu dengan anak, atau antar-saudara.

Menurut Aminah, persetubuhan ini jelas memiliki relasi kuasa yang kuat sehingga pasal tersebut dinilai tidak tepat dimasukan ke dalam pasal perzinaan.

"Melainkan tindak pidana pencabulan, perkosaan atau kategori eksploitasi seksual di UU TPKS," tutur Aminah.

Kelima, tindak pidana perzinaan kerap diisukan dengan moralitas berbasis agama sehingga berpotensi disalahgunakan dalam praktik dan seringkali ditujukan untuk memojokkan perempuan sebagai pihak yang salah.

"Sehingga menjadi rentan dikriminalisasi," kata dia.

Baca juga: Australia Terbitkan Travel Advice Imbas KUHP, Wagub Bali: Tak Akan Pengaruhi Wisatawan

Terakhir, pasal perzinaan dinilai over kriminalisasi dan berisiko membebani penegak hukum secara tidak proporsional.

"Serta berpotensi menambah overcrowding di rumah tahanan maupun lembaga permasyarakatan," ujar Aminah.

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa (6/12/2022).

Pengesahan RKUHP ini menuai kritik karena materi dalam beleid tersebut dianggap mengekang kebebasan berpendapat serta mengatur hal-hal privat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Nasional
Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Nasional
Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Nasional
Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Nasional
Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan 'Reshuffle' dalam Waktu Dekat

Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan "Reshuffle" dalam Waktu Dekat

Nasional
Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Nasional
Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Nasional
Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Nasional
ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

Nasional
Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Nasional
Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Nasional
Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Nasional
Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Nasional
Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.