Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 16:04 WIB

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Zulfikar Hamonangan mengkritik masalah tumpang tindih program kerja (proker) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan kementerian atau lembaga lainnya.

Dengan potensi nikel yang besar, kata dia, Kemenperin sepatutnya memberikan perhatian pada peningkatan tenaga keahlian melalui pelatihan SDM dalam mengelola nikel.

Zulfikar menyarankan agar Kemenperin fokus terhadap sektor produksi industri baterai daripada menargetkan industri dirgantara yang hanya bisa memproduksi dua pesawat per tahun.

“Kita seolah-olah seperti PMDK. PMDK itu pelatihan melulu dikuasai kagak. Untuk apa PT Dirgantara (Indonesia) mempekerjakan banyak orang di sana, lalu tidak ada hasilnya untuk negara. Mending kita buat mainan helikopter untuk remote-remote control anak, jelas itu laku dijual di pasaran, sehingga ada hasilnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Menperin Sebut Industri Manufaktur RI Tetap Ekspansif

Pernyataan tersebut disampaikan Zulfikar dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa ekspor nikel harus diberikan batasan dan aturan.

Hal tersebut lantaran nikel sangat dibutuhkan di dalam negeri untuk mendukung produksi baterai kendaraan listrik.

“Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan supaya kekayaan sumber daya alam nikel bisa memberikan dampak positif untuk negara dan menumbuhkan perekonomian nasional,” imbuh Zulfikar.

Baca juga: UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan Kemenperin agar tidak membuat program yang terkesan megah.

Pasalnya, menghidupkan dunia industri nantinya akan mengakomodasi banyak tenaga kerja dan membutuhkan anggaran tidak sedikit.

“Kita kadang-kadang membuat konsep yang wah, padahal jadi weh. Nanti ganti menterinya, lain lagi konsep menterinya yang baru. Lain menteri lain konsep, tidak ada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III tersebut.

Baca juga: Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Zulfikar mencontohkan konsep industri nikel Kemenperin dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mayoritas memiliki investor dari China.

Dengan adanya China sebagai investor sekaligus penguasa harga pasar, kata dia, Kemenperin harus memiliki target untuk mengeksekusi produksi baterai.

“China menguasai harga pasar, kalau kita tidak cepat bicara produksi baterai, dan Kemenperin tidak punya visi itu, ini percuma,” ucap Zulfikar.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

Nasional
Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Nasional
Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.