Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aznil Tan
Direktur Eksekutif Migrant Watch

Direktur Eksekutif Migrant Watch

Pekerja Migran Indonesia Solusi Resesi

Kompas.com - 07/12/2022, 09:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

GELOMBANG tsunami (baca: resesi) semakin dekat menghampiri wilayah negara Indonesia. Gelombang itu telah menyapu negara-negara lainnya.

Di Indonesia, para pejabat negara dari detik ke detik terus memantau pergerakan kedatangan gelombang besar tsunami tersebut.

Bendahara Negara Sri Mulyani semakin gusar tampil di publik menjelaskan ke masyarakat untuk bersiap menghadapi resesi.

Wabah pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan ditambah perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan goncangan ekonomi dunia. Diperkirakan inflasi global 2022 mencapai 9,2 persen.

Pangan, energi, dan keuangan global ambruk sehingga menimbulkan krisis global. Berdasarkan laporan lembaga internasional, setidaknya ada 66 negara akan ambruk dan 345 juta orang di 82 negara kelaparan.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) melaporkan sebanyak 310 juta orang di seluruh benua mengalami kelaparan pada akhir dekade ini.

Somalia, yang sudah lama dilanda perang, adalah negara paling parah terkena dampaknya, bersama dengan negara tetangga Ethiopia dan Kenya. Hampir 19 juta penduduk Afghanistan menghadapi tingkat kerawanan pangan akut.

Data dari Presiden Joko Widodo menyebut sebanyak 19.700 orang di dunia meninggal setiap hari karena kelaparan.

Resesi global ini tidak pandang bulu. Tidak saja menerpa negara miskin dan berkembang, bahkan negara berekonomi kuat tak luput dihantam tsunami resesi.

Tercatat pada kuartal II - 2022, ekonomi AS terkontraksi 0,6 persen dan pada kuartal I - 2022 mengalami minus 1,6 persen.

Beberapa negara-negara di Eropa terkonfirmasi mengalami defisit perdagangan pada Mei 2022. Di Jerman secara musiman mengalami defisit 1 miliar euro, berlawanan dengan ekspektasi surplus. Inggris tercatat inflasi pada Juli 2022 di angka 10,1 persen.

Perekonomian China hanya tumbuh 2,8 persen pada 2022 dari perkiraan sebelumnya di angka 5,0 persen.

Korea Selatan pada kuartal III/2022 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi karena pelemahan ekspor dan mata uang won. Begitu juga, perekonomian Jepang nyungsep minus 1,2 persen pada kuartal III 2022.

Negara-negara ASEAN pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada 2022 dapat tumbuh 4,3 persen. Namun, perkembangan kondisi global saat ini membuat proyeksi itu turun menjadi 3,7 persen.

Atas kondisi ketidakpastian ekonomi global tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia untuk berhati-hati. Setiap pembuat kebijakan harus selalu berdampingan sehingga semua policy betul-betul bermanfaat bagi rakyat dan negara. Terutama sinergi fiskal dan moneter terus diperkuat.

Menurut Presiden Jokowi, untuk menghadapi resesi, perlu memperkuat ekspor, investasi, dan mengeliatkan ekonomi konsumsi rumah tangga. Namun hal itu diakui Presiden Jokowi sesuatu yang tidak mudah.

Ekspor akan mengalami penurunan pada 2023 karena disebabkan dampak situasi ekonomi menurun di sejumlah mitra dagang Indonesia, seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

Investasi 2023 sebesar Rp 1.400 triliun menjadi sulit dicapai karena menjadi rebutan semua negara. Sedangkan, barang konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan harga dan melemahnya daya beli masyarakat.

Kekuatan bonus demografi

Begitu mengerikan ancaman resesi ekonomi akan melanda dunia, apakah Indonesia masih bisa diselamatkan dari krisis tersebut? Solusi itu ada dan sangat terbuka buat Indonesia.

Bonus demografi dimiliki Indonesia yang berlaku sampai 2045, adalah salah-satu solusi yang bisa dihandalkan Indonesia.

Berbagai teori menyatakan bahwa suatu negara memiliki jumlah populasi penduduk yang banyak adalah sumber kekayaan suatu negara.

Teori ini sudah terbukti di beberapa negara dengan jumlah penduduk melimpah, ekonominya tetap bergerak. Bahkan masih bisa tumbuh meski di tengah resesi global.

Tiongkok, India, dan Amerika Serikat adalah negara yang berpopulasi banyak menjadi negara berekonomi tangguh dan terus menggeliat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com