Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/12/2022, 20:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan para raja, kepala suku, dan tokoh adat Papua Barat di tengah kunjungan kerjanya di Kaimana, Kamis (1/12/2022).

Para tokoh adat tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Ma'ruf, salah satunya usul agar Papua Barat bagian selatan dimekarkan menjadi provinsi karena tertinggal dengan Papua Barat bagian utara.

"Bapak Wapres, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa mencatat apa yang menjadi keluh kesah kita," kata kata Kepala Suku Oburau, Hakim Atuarau, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Saat Wapres Maruf Amin Nge-vlog bareng Warga di Pantai Jokowi-Iriana Kaimana

Hakim menyebutkan, Papua Barat bagian selatan yang bisa menjadi satu provinsi tersendiri adalah wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak Fak, dan Kaimana.

Menurut dia, daerah-daerah tersebut tidak memiliki perubahan signifikan setelah berdirinya provinsi Papua Barat pada 1999 lalu.

"Sudah lebih dari 20 tahun provinsi Papua Barat berdiri, Kaimana masih seperti ini Pak, Fak Fak masih seperti yang dulu, Wondama masih seperti kemarin-kemarin, Bintuni yang sama memberikan makan kita melalui Migas juga sama," kata dia.

Hakim juga meminta agar kabupaten yang berada di wilayah Papua Barat bagian selatan dipecah lagi ke beberapa kabupaten.

"Kami juga memimpikan adanya kabupaten-kabupaten baru di tanah kami. (Distrik) Kokas sudah puluhan tahun berjuang untuk menjadi kabupaten sendiri, tetapi belum dipenuhi, Pak," ujar Hakim.

Baca juga: Hari Pertama di Papua, Wapres Maruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Merespons aspirasi tersebut, Ma'ruf selaku ketua Badan Pengarah Papua mengaku akan mencatat dan menindaklanjuti permintaan para tokoh adat Papua Barat.

Ia mengatakan, pintu pemekaran wilayah di Papua masih terbuka karena pembentukan daerah otonomi daerah baru dikecualikan dari moratorium yang ditetapkan pemerintah.

“Saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama dengan jajaran pemerintah masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini masih moratorium, kecuali untuk Papua,” ujar Ma'ruf.

Seperti diketahui, Pulau Papua memiliki empat provinsi baru hasil pemekaran wilayah dari provinsi Papua dan Papua Barat yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Baca juga: Wapres Bahas Perkembangan Papua dengan Tokoh Gereja

Ma'ruf mengatakan, pemekaran wilayah di Papua diharapkan menjadi kunci menyukseskan pembangunan di Papua karena membuat pelayanan kepada masyarakat semakin dekat.

“Karena kita ingin namanya quick win di samping pembangunan normal, (pemerintah) ingin ada quick win dalam rangka pembangunan di daerah," kata dia.

Adapun tokoh adat yang hadir dalam pertemuan ini, antara lain, Kepala Suku Kuri Philemon Refideso, Kepala Suku Napiti Frans Amerbay, Kepala Suku Nyere Zadrak Maramoy, Kepala Suku Koiway Moh. Kasir Sanggey.

Kemudian, Raja Sran Kaimana Moh. Natsir Aituaraw, Raja Nama Tota Randy Asnawi Ombaier, Kepala Suku Besar Biak Klemens Kmur, Kepala Suku Fak Fak Fidelis Tuturop, dan Kepala Suku Madewana Ofni Manuku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Nasional
KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

Nasional
Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Nasional
“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak'

“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak"

Nasional
Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Nasional
Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Nasional
Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Nasional
Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Nasional
Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.