Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Kompas.com - 29/11/2022, 13:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengawali kunjungan kerjanya di Papua dengan mendatangi sebuah kedai kopi di Jayapura, Selasa (29/11/2022) pagi.

Dalam kunjungannya itu, Ma'ruf menyampaikan dukungan agar kopi Indonesia, khususnya kopi Papua, mampu menguasai pangsa pasar dunia, bukan hanya konsumsi dalam negeri.

"Kopi Papua untuk Indonesia dan dunia," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

"Saya harap kopi Papua ini menjadi kopi yang mendunia," ujar dia.

Baca juga: Wapres: Anak Muda Papua Harus Maju Kembangkan Potensi

Ma'ruf pun mengapresiasi anak-anak muda dan komunitas di Papua yang terus mengembangkan kopi Papua.

Ia juga berharap anak muda Papua maju dan berkembang dengan mengembangkan potensi yang dimiliki Papua.

Ma'ruf pun berpesan kepada pemangku kepentingan agar mendukung penuh industri kopi Papua, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga pemenuhan konsumsinya.

"Saya minta pemerintah, kementerian/lembaga untuk membantu pengembangan kopi Papua ini dari hulu sampai ke hilir, dari pertaniannya, pengolahannya, kemudian dihilirisasi, sampai pemasaran, bahkan juga pengemasannya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Saya Harap Kopi Papua Ini Menjadi Kopi yang Mendunia

Seperti diketahui, Ma'ruf selaku ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP) melakukan kunjungan kerja ke provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat mulai Senin (28/11/2022) kemarin.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, dalam kunjungan kerja ini, Ma'ruf Amin ingin memastikan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khsusus Papua, termasuk soal pemekaran wilayah.

"Dalam rangka konsolidasi awal di Papua, Wakil Presiden memastikan transisi pelaksanaan UU Otsus yang baru ini, baik kesiapan kelembagaan, regulasi lokal dan skenario baru anggaran otsus, yang langsung ke kabupaten/kota," kata Masduki dalam keterangan pers, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com