Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2022, 13:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan bahwa penyaluran ragam bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tahap II, tembus lebih dari 80 persen di wilayah DKI Jakarta melalui kantor PT Pos Indonesia.

Realisasi ini terjadi sejak penyaluran dimulai pada 8 hari lalu, tepatnya pada tanggal 21 November 2022.

Adapun jenis bansos yang disalurkan meliputi bansos PKH triwulan ke-4, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) per 3 Bulan (Oktober, November, Desember), dan BLT BBM Tahap II per 2 bulan (November, Desember).

"Untuk PKH per hari ini sudah sekitar 9,4 juta KPM dari 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat) tersalurkan seluruh Indonesia. Kemudian BLT BBM realisasi penyaluran per hari ini mencapai 89,10 persen khusus DKI Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat dalam siaran pers, Rabu (30/11/2022).

Sementara, realisasi penyaliran BPNT/Sembako telah mencapai 80,40 persen khusus di DKI Jakarta. Hingga kini, penyalurannya masih dilakukan dengan target 18,8 juta KPM.

Baca juga: Hanya dalam 8 Hari, Penyaluran Bansos Kemensos Tembus di Atas 80 Persen

Harry menekankan, indeks bantuan PKH tergantung komponen, seperti komponen balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas.

Besaran BPNT yaitu Rp 200.000/bulan sehingga total diterima per 3 bulan Rp 600.000. Sedangkan untuk BLT BBM yaitu Rp 150.000 per bulan sehingga total diterima per 2 bulan Rp 300.000.

Harry menjelaskan, Kemensos menggandeng PT. Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial ini dengan beberapa alasan.

Pertama, hasil evaluasi penyaluran-penyaluran sebelumnya menunjukkan bahwa PT. Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan dengan cepat dan bisa mengurangi hambatan dalam penyaluran.

“Kedua, PT. Pos Indonesia memiliki kantor cabang yang merata di seluruh Indonesia. Hampir setiap kecamatan memiliki kantor pos termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Ini memudakan akses KPM dalam mengambil bantuan sosial,” katanya.

Baca juga: Berikan Pelayanan Publik Profesional, Kemensos Diganjar 2 Penghargaan KORPRI Awards

Selain itu, PT. Pos Indonesia juga memberikan layanan door to door untuk penyerahan bantuan langsung ke rumah-rumah KPM yang tidak bisa hadir ke kantor pos, seperti penyandang disabilitas, lansia dan KPM yang sedang sakit.

Ketiga, PT. Pos Indonesia menggunakan sistem yang sudah teruji.

“Mereka memiliki sistem untuk mengecek apakah KTP elektronik tersebut telah masuk data penerima bantuan dan mendeteksi bahwa yang hadir merupakan pemilik KTP elektronik tersebut,” ucap Hary.

Harry juga menegaskan bahwa Data KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah dipastikan padan oleh Dukcapil.

"Ini amanah Ibu Menteri langsung. Beliau sangat antusias betul untuk memastikan semua bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu betul-betul sampai dan dibuat mudah," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Baru Gagal Ginjal: Minum Obat Sirup Praxion, Tak Bisa Kencing, Lalu Meninggal

Kasus Baru Gagal Ginjal: Minum Obat Sirup Praxion, Tak Bisa Kencing, Lalu Meninggal

Nasional
Besok, Satu Abad NU Digelar Nonstop 24 Jam, Ini Rangkaian Acaranya

Besok, Satu Abad NU Digelar Nonstop 24 Jam, Ini Rangkaian Acaranya

Nasional
Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Nasional
Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Nasional
Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Nasional
Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Nasional
Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Nasional
Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Nasional
Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Nasional
Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Nasional
IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

Nasional
Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Survei Litbang "Kompas": Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.