Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2022, 11:49 WIB

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan akselerasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Sejak dimulai pada 21 November 2022 atau hanya dalam waktu delapan hari, penyaluran bansos mencapai lebih dari 80 persen dan menembus 90 persen untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Data tersebut terungkap pada kegiatan penyaluran bansos di Kantor PT Pos Indonesia, Jakarta Pusat untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyatakan, ada tiga jenis bantuan yang disalurkan di PT Pos Indonesia.

“Untuk PKH per hari ini sudah sekitar 9,4 juta KPM dari 10 juta KPM yang tersalurkan di seluruh Indonesia,” katanya dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Selasa (29/11/2022).

Kemudian, kata Harry, realisasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) mencapai 89,10 persen, khusus DKI Jakarta.

Baca juga: Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Selain itu, bantuan pangan nontunai (BPNT) atau sembako dengan target 18,8 juta KPM tengah dalam proses penyaluran PT Pos Indonesia.

Per Selasa, realisasi penyaluran BPNT atau sembako telah mencapai 80,40 persen khusus di DKI Jakarta.

Harry menjelaskan, indeks bantuan PKH tergantung komponen, seperti balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.

Adapun jumlah BPNT sebesar Rp 200.000 per bulan sehingga jumlah yang diterima per tiga bulan adalah Rp 600.000.

Sementara itu, untuk BLT BBM sebesar yaitu Rp 150.000 per bulan sehingga jumlah yang diterima per dua bulan Rp 300.000.

Harry menyebutkan, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia dalam penyaluran bansos dengan beberapa alasan.

Baca juga: Kemensos Buka Posko Dapur Umum di Jakarta dan Bekasi Guna Penuhi Kebutuhan Korban Gempa Cianjur

Pertama, hasil evaluasi penyaluran-penyaluran sebelumnya menunjukkan PT Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan dengan cepat dan bisa mengurangi hambatan dalam penyaluran.

Kedua, PT Pos Indonesia memiliki kantor cabang yang merata di seluruh Indonesia. Hampir setiap kecamatan memiliki kantor pos, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” katanya dalam siaran pers, Rabu (30/11/2022).

Dia menilai, jangkauan PT Pos Indonesia tersebut memudahkan akses KPM dalam mengambil bantuan sosial.

Selain itu, PT Pos Indonesia juga memberikan layanan door-to-door untuk penyerahan bantuan langsung ke rumah-rumah KPM yang tidak bisa hadir ke Kantor Pos, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan KPM yang sedang sakit.

Ketiga, kata Harry, PT Pos Indonesia menggunakan sistem yang sudah teruji. 

Baca juga: Kemensos Dirikan Tenda, Dapur Umum, Toilet, hingga Sarana Air Bersih untuk Korban Gempa Cianjur

“Mereka memiliki sistem untuk mengecek apakah KTP elektronik tersebut telah masuk data penerima bantuan dan mendeteksi bahwa yang hadir merupakan pemilik KTP elektronik tersebut,” katanya.

Tepat sasaran

Lebih lanjut, Harry mengatakan, data KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah dipastikan padan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Ini amanah Ibu Menteri langsung. Beliau sangat antusias betul untuk memastikan semua bantuan yang disalurkan pemerintah itu betul-betul sampai dan dibuat mudah," kata Harry.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Kemensos dalam menyalurkan bansos.

“Kami mendukung penuh Kemensos untuk memberi bantuan secara tepat sasaran dan kami berkolaborasi untuk itu," katanya.

Baca juga: Kemensos Kirim Bantuan ke 7 Kecamatan Terparah yang Terdampak Gempa Cianjur

Zudan menjelaskan, sejak KTP elektronik diluncurkan pada 2011, pihaknya menjamin tidak ada data ganda.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri itu memastikan, satu orang hanya mempunyai satu NIK. Jika ada data ganda, pihaknya akan melakukan tracing.

Dia mencontohkan, jika NIK berbeda tetapi nama pemilik dan nama orang tua sama, pihaknya akan memilih salah satu yang NIK sudah terdaftar KTP elektronik.

Selain itu, kata Zudan, pemerintah juga memberikan akses jika ditemukan masyarakat yang layak menerima bansos tapi belum memiliki NIK.

Dalam hal ini, Kemensos bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil akan membuatkan NIK kepada yang bersangkutan agar bisa menerima bansos.

"Jika ada yang butuh bansos tapi belum ada NIK akan kami buatkan NIK," kata Zudan.

Pada kesempatan itu, Kemensos turut menyalurkan bansos PKH triwulan IV-2022, Tunai BPNT per tiga bulan (Oktober, November, Desember), dan BLT BBM tahap II per dua bulan (November, Desember).

Baca juga: Dukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemensos Raih Penghargaan dari Kemendesa PDTT

Kemensos juga menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa dua kursi roda untuk lansia dan tiga paket sembako kepada KPM yang telah dinilai kebutuhannya oleh Sentra Mulya Jaya Jakarta.

Penyaluran bansos tersebut juga masuk dalam rangkaian HUT ke-51 KORPRI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Nasional
Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Nasional
Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Nasional
Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Nasional
Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Nasional
Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Nasional
Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Nasional
Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan 'Reshuffle' dalam Waktu Dekat

Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan "Reshuffle" dalam Waktu Dekat

Nasional
Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Nasional
Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Nasional
Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Nasional
ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

Nasional
Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Nasional
Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Nasional
Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.