Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan bahwa penyaluran ragam bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tahap II, tembus lebih dari 80 persen di wilayah DKI Jakarta melalui kantor PT Pos Indonesia.

Realisasi ini terjadi sejak penyaluran dimulai pada 8 hari lalu, tepatnya pada tanggal 21 November 2022.

Adapun jenis bansos yang disalurkan meliputi bansos PKH triwulan ke-4, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) per 3 Bulan (Oktober, November, Desember), dan BLT BBM Tahap II per 2 bulan (November, Desember).

"Untuk PKH per hari ini sudah sekitar 9,4 juta KPM dari 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat) tersalurkan seluruh Indonesia. Kemudian BLT BBM realisasi penyaluran per hari ini mencapai 89,10 persen khusus DKI Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat dalam siaran pers, Rabu (30/11/2022).

Sementara, realisasi penyaliran BPNT/Sembako telah mencapai 80,40 persen khusus di DKI Jakarta. Hingga kini, penyalurannya masih dilakukan dengan target 18,8 juta KPM.

Harry menekankan, indeks bantuan PKH tergantung komponen, seperti komponen balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas.

Besaran BPNT yaitu Rp 200.000/bulan sehingga total diterima per 3 bulan Rp 600.000. Sedangkan untuk BLT BBM yaitu Rp 150.000 per bulan sehingga total diterima per 2 bulan Rp 300.000.

Harry menjelaskan, Kemensos menggandeng PT. Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial ini dengan beberapa alasan.

Pertama, hasil evaluasi penyaluran-penyaluran sebelumnya menunjukkan bahwa PT. Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan dengan cepat dan bisa mengurangi hambatan dalam penyaluran.

“Kedua, PT. Pos Indonesia memiliki kantor cabang yang merata di seluruh Indonesia. Hampir setiap kecamatan memiliki kantor pos termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Ini memudakan akses KPM dalam mengambil bantuan sosial,” katanya.

Selain itu, PT. Pos Indonesia juga memberikan layanan door to door untuk penyerahan bantuan langsung ke rumah-rumah KPM yang tidak bisa hadir ke kantor pos, seperti penyandang disabilitas, lansia dan KPM yang sedang sakit.

Ketiga, PT. Pos Indonesia menggunakan sistem yang sudah teruji.

“Mereka memiliki sistem untuk mengecek apakah KTP elektronik tersebut telah masuk data penerima bantuan dan mendeteksi bahwa yang hadir merupakan pemilik KTP elektronik tersebut,” ucap Hary.

Harry juga menegaskan bahwa Data KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah dipastikan padan oleh Dukcapil.

"Ini amanah Ibu Menteri langsung. Beliau sangat antusias betul untuk memastikan semua bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu betul-betul sampai dan dibuat mudah," jelasnya.