Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Hanya dalam 8 Hari, Penyaluran Bansos Kemensos Tembus di Atas 80 Persen

Kompas.com - 30/11/2022, 11:49 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Selain itu, PT Pos Indonesia juga memberikan layanan door-to-door untuk penyerahan bantuan langsung ke rumah-rumah KPM yang tidak bisa hadir ke Kantor Pos, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan KPM yang sedang sakit.

Ketiga, kata Harry, PT Pos Indonesia menggunakan sistem yang sudah teruji. 

Baca juga: Kemensos Dirikan Tenda, Dapur Umum, Toilet, hingga Sarana Air Bersih untuk Korban Gempa Cianjur

“Mereka memiliki sistem untuk mengecek apakah KTP elektronik tersebut telah masuk data penerima bantuan dan mendeteksi bahwa yang hadir merupakan pemilik KTP elektronik tersebut,” katanya.

Tepat sasaran

Lebih lanjut, Harry mengatakan, data KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah dipastikan padan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Ini amanah Ibu Menteri langsung. Beliau sangat antusias betul untuk memastikan semua bantuan yang disalurkan pemerintah itu betul-betul sampai dan dibuat mudah," kata Harry.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Kemensos dalam menyalurkan bansos.

“Kami mendukung penuh Kemensos untuk memberi bantuan secara tepat sasaran dan kami berkolaborasi untuk itu," katanya.

Baca juga: Kemensos Kirim Bantuan ke 7 Kecamatan Terparah yang Terdampak Gempa Cianjur

Zudan menjelaskan, sejak KTP elektronik diluncurkan pada 2011, pihaknya menjamin tidak ada data ganda.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri itu memastikan, satu orang hanya mempunyai satu NIK. Jika ada data ganda, pihaknya akan melakukan tracing.

Dia mencontohkan, jika NIK berbeda tetapi nama pemilik dan nama orang tua sama, pihaknya akan memilih salah satu yang NIK sudah terdaftar KTP elektronik.

Selain itu, kata Zudan, pemerintah juga memberikan akses jika ditemukan masyarakat yang layak menerima bansos tapi belum memiliki NIK.

Dalam hal ini, Kemensos bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil akan membuatkan NIK kepada yang bersangkutan agar bisa menerima bansos.

"Jika ada yang butuh bansos tapi belum ada NIK akan kami buatkan NIK," kata Zudan.

Pada kesempatan itu, Kemensos turut menyalurkan bansos PKH triwulan IV-2022, Tunai BPNT per tiga bulan (Oktober, November, Desember), dan BLT BBM tahap II per dua bulan (November, Desember).

Baca juga: Dukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemensos Raih Penghargaan dari Kemendesa PDTT

Kemensos juga menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa dua kursi roda untuk lansia dan tiga paket sembako kepada KPM yang telah dinilai kebutuhannya oleh Sentra Mulya Jaya Jakarta.

Penyaluran bansos tersebut juga masuk dalam rangkaian HUT ke-51 KORPRI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com