Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Desak Jokowi Tinggalkan Relawan: Mau Apalagi, Kan Sudah Selesai

Kompas.com - 29/11/2022, 17:39 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendesak Presiden Joko Widodo meninggalkan para relawannya.

Ia menilai Jokowi tak perlu menghimpun relawannya, karena masa kepemimpinannya sudah tak bisa diperpanjang.

“Pak Jokowi kan mau apalagi, kan sudah selesai. Tugas beliau 10 tahun menjadi presiden itu kalau dia husnul khotimah adalah kontribusi terbesar beliau,” ujar Mardani ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Respons Pernyataan Jokowi, Pakar Komunikasi Politik: Simbol Berbalas Simbol

Dalam pandangannya, berbagai gerakan relawan menuai polemik dan berpotensi menurunkan citra Jokowi selama ini.

“Jangan dicoreng dengan kegiatan-kegiatan relawan seperti ini,” sebutnya.

Selain itu, Mardani khawatir, ada upaya untuk kembali mendorong wacana jabatan presiden tiga periode dengan masifnya gerakan relawan Jokowi saat ini.

“Tetap khawatir 3 periode, karena gerakan relawan (Jokowi) bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya,” tuturnya.

Baca juga: Tepis Isu Komisaris BUMN Biayai Relawan Jokowi, Erick Thohir: Kalau Ada, Saya Tangkap

Ia berharap Jokowi ikhlas dan tak ikut campur dalam urusan pencalonan presiden.

Sebab pengusungan capres-cawapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya bisa dilakukan oleh partai politik (parpol).

“Dorong Pak Jokowi, udah, serahkan ke partai politik urusan capres 2024,” pungkasnya.

Diketahui relawan Jokowi masih terus melakukan gerakan politik.

Pada Sabtu (26/11/2022) Gerakan Nusantara Bersatu menggelar acara di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Baca juga: Budi Gunawan: Semoga Pak Prabowo Dapat Jalan Baik, Petuah Kebaikan dari Pak Jokowi

Kemudian kelompok relawan lain termasuk Pro Jokowi (Projo) terus melakukan Musyawarah Rakyat (Musra) ke berbagai wilayah Tanah Air.

Tujuannya, menjaring aspirasi masyarakat terkait calon pemimpin masa depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com