Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Kompas.com - 28/11/2022, 15:22 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI.

Ia menyampaikan telah mendapatkan informasi tersebut meski Surat Presiden (Surpres) Panglima TNI belum secara resmi diterima DPR dari pihak Istana.

“Saya dapat informasi bahwa yang ditunjuk itu KSAL. Ya menurut informasi, ya memang aturannya (calon panglima TNI yang ditunjuk) satu nama,” ujar TB Hasanuddin saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Namun, ia tak bisa memastikan sepenuhnya kebenaran informasi tersebut.

Baca juga: Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg kepada Ketua DPR Sore Ini

Pasalnya, Surpres Panglima TNI baru akan diterima pimpinan DPR pada Senin sore ini.

“Kabarnya (yang ditunjuk) Pak Yudo. Saya juga dapat kabar gitu, tapi tetap harus menunggu Surpres-nya ya,” kata Meutya Hafid, Senin.

Meutya juga belum bisa memastikan kapan uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI berlangsung.

Namun, ia berharap agar mekanisme fit and proper test bisa segera dilaksanakan.

“Mudah-mudahan bisa pekan ini. Karena kita masih menunggu dari pimpinan di Bamus (Badan Musyawarah DPR) untuk penugasan ke Komisi I,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Diketahui, Yudo Margono mengaku telah ditunjuk sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

Sebab, masa jabatan Andika Perkasa bakal habis pada Desember mendatang, dan memasuki masa pensiun pada Januari 2023.

Namun, Yudo tak ingin berandai-andai soal programnya ke depan. Sebab, ia ingin fokus lebih dulu menghadapi fit and proper test di Komisi I DPR.

"Saya enggak mau berandai-andai, tentunya program-program setelah fit and proper test. Setelah itu, kita sampaikan ke teman-teman media," kata Yudo Margono ketika ditemui di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 24 November 2022.

Baca juga: Fit And Proper Test Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com