Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2022, 17:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf berharap fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat berlangsung obyektif.

Menurut Araf, uji kelayakan dan kepatutan tersebut untuk menyimpulkan apakah akan menyetujui atau tidak mengenai calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo.

"Dalam konteks itu, menjadi sangat penting untuk DPR agar tetap menggunakan kewenangannya untuk melakukan proses fit and proper test secara obyektif dalam rangka mewujudkan tni yang profesional," kata Araf kepada Kompas.com, Jumat (27/11/2022).

Baca juga: Calon Panglima TNI Pengganti Andika, Sebaiknya Yudo atau Dudung? Ini Kata Pengamat

Araf menyampaikan beberapa sorotan yang mesti dilakukan oleh pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Menurut Araf, Panglima TNI berikutnya harus fokus melalukan pendekatan penyelesaian konflik di Papua secara damai dan proporsional.

Dengan demikian, kata dia, penanganan selama ini perlu dilakukan evaluasi.

"Perlu ada evaluasi pendekatan keamanan di Papua yang selama ini represif yang seringkali mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM," terang dia.

Selain itu, Araf menuturkan, Panglima TNI pengganti Andika juga sepatutnya fokus mendukung agenda reformasi TNI, misalnya reformasi peradilan militer.

"Fokus evaluasi TNI aktif yang masuk jabatan sipil yang itu melanggar UU TNI, modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit," imbuh dia.

Baca juga: Teka-teki Ditundanya Pengiriman Nama Calon Panglima TNI ke DPR

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, surpres Panglima TNI akan dikirimkan ke DPR pada Rabu (23/11/2022).

Menurutnya, pengiriman ini mempertimbangkan masa reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat.

"Surpres penggantian panglima TNI itu kita kan reses dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR, kita sudah menghitung. Pada hari ini kita akan dikirim kepada DPR surpres-nya. Jamnya belum," jelas Pratikno di Istana Negara pada Rabu pagi.

Baca juga: Calon Panglima TNI Diharapkan Bisa Fokus Selesaikan Agenda Prioritas

 

Akan tetapi, hingga Rabu sore, tak terlihat pihak Istana mendatangi gedung DPR untuk menyerahkan surpres.

Pada umumnya, surpres akan diantar pihak istana oleh Menteri Sekretaris Negara ke DPR dan diterima oleh ketua DPR beserta pimpinan.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan, surpres tersebut belum sampai di DPR pada Rabu (23/11/2022) sore, meski pada pagi harinya pihak Istana menyatakan akan mengirimkannya hari itu juga.

Baca juga: Soal Isu KSAL Ditunjuk Jadi Panglima TNI, Wapres: Tunggu Saja

 

Indra mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Negara (Setneg) bahwa surpres akan dikirimkan pada 28 November 2022, setelah Ketua DPR Puan Maharani pulang dari Kamboja.

"Betul (surpres belum sampai DPR). Sekretariat Jenderal DPR sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Negara bahwa surat tersebut akan disampaikan oleh Mensesneg kepada Ketua DPR, direncanakan, dijadwalkan pada Senin 28 November," kata Indra kepada Kompas.com, Kamis (24/11/2022)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sebut Pleidoi Arif Rahman Tak Memiliki Dasar Hukum Yuridis

Jaksa Sebut Pleidoi Arif Rahman Tak Memiliki Dasar Hukum Yuridis

Nasional
HUT Ke-15, Gerindra Berdoa Memohon Prabowo Jadi Presiden 2024

HUT Ke-15, Gerindra Berdoa Memohon Prabowo Jadi Presiden 2024

Nasional
Ferdy Sambo Dinilai Jaksa Tak Ancam Nyawa Anak Buah meski Perintahkan Pemusnahan Rekaman CCTV

Ferdy Sambo Dinilai Jaksa Tak Ancam Nyawa Anak Buah meski Perintahkan Pemusnahan Rekaman CCTV

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, BPOM Hentikan Distribusi Obat yang Dikonsumsi Pasien

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, BPOM Hentikan Distribusi Obat yang Dikonsumsi Pasien

Nasional
Kasus Baru Gagal Ginjal: Minum Obat Sirup Praxion, Tak Bisa Kencing, Lalu Meninggal

Kasus Baru Gagal Ginjal: Minum Obat Sirup Praxion, Tak Bisa Kencing, Lalu Meninggal

Nasional
Besok, Satu Abad NU Digelar Nonstop 24 Jam, Ini Rangkaian Acaranya

Besok, Satu Abad NU Digelar Nonstop 24 Jam, Ini Rangkaian Acaranya

Nasional
Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Nasional
Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Nasional
Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Nasional
Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Nasional
Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Nasional
Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Nasional
Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Nasional
Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.