Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Cak Imin Bentuk Komposisi Baru Dinilai Serius, Koalisi PKB-Gerindra di Ujung Tanduk?

Kompas.com - 23/11/2022, 13:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, ancaman Muhaimin Iskandar untuk membentuk "komposisi baru" jika Prabowo Subianto berduet dengan Ganjar Pranowo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tampaknya bukan main-main.

Menurut Umam, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sangat berambisi tampil di panggung pemilihan.

"Ancaman Cak Imin kali ini tampaknya serius," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Gerindra-PKB Belum Deklarasikan Capres, Cak Imin: Sama-sama Ngotot

Umam mengatakan, sejak awal, PKB punya target untuk mencalonkan Muhaimin sebagai wakil presiden. Harapannya, partai berlambang bola dunia dan sembilan bintang itu mendapat limpahan elektoral atau coat-tail effect dari pencawapresan ketua umumnya.

Namun, menurut Umam, Prabowo tidak yakin dengan kekuatan politik Muhaimin. Oleh karenanya, Ketua Umum Partai Gerindra itu bermain dua kaki, tetap mencari sosok calon wakil presiden meski sudah deklarasi koalisi dengan PKB.

Sementara, Cak Imin, demikian sapaan akrab Imin, enggan mengalah. Sehingga dia mengancam bakal hengkang dari koalisi Gerindra-PKB yang telah diresmikan sebelumnya.

"Ibarat cinta bertepuk sebelah tangan, Cak Imin tentu tidak ingin dipermalukan. Karena itu belakangan muncul statement yang mengarah pada koreksi total dan potensi pembubaran koalisi yang layu sebelum berkembang," ujar Umam.

Baca juga: Ngotot Jadi Capres, Cak Imin: Mandat Muktamar

Jika Prabowo tidak menggandeng Imin sebagai cawapres, Umam menduga, dukungan basis pemilih Islam terhadap Menteri Pertahanan itu kemungkinan bakal menurun tajam.

Sebab, pertama, kelompok Islam konservatif sudah terlanjur kecewa dengan pilihan Gerindra bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bersamaan dengan itu, basis pemilih Nahdliyin selaku representasi kelompok Islam moderat tak mampu dimobilisisasi karena Prabowo tidak menggandeng Muhaimin yang dekat dengan kelompok tersebut.

Namun, jika Gerindra punya dua pilihan, berkoalisi dengan PKB atau PDI Perjuangan, Umam yakin Prabowo akan pragmatis memilih partai banteng.

Sebabnya, struktur kepartaian PDI-P lebih kuat. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga memegang tampuk kekuasaan saat ini.

"Intinya, langkah Prabowo dan Gerindra akan sangat pragmatis. Kali ini, fokus target operasi politiknya adalah memenangkan pilpres," kata Umam.

Umam menambahkan, tak ada jaminan PKB bertahan seandainya Gerindra kelak betul-betul bekerja sama dengan PDI-P. Dengan demikian, besar potensi koalisi PKB-Gerindra bubar.

"Pastinya PKB akan berhitung serius. Insting politik Cak Imin biasanya cukup tajam," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, muncul isu Prabowo bakal berduet dengan kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Padahal, Gerindra telah mendeklarasikan koalisi dengan PKB pada Agustus lalu.

Muhaimin pun gusar karena isu duet Prabowo-Ganjar. Dia mengancam akan membentuk komposisi baru jika wacana itu jadi kenyataan.

"Saya bikin komposisi lain (jika Prabowo-Ganjar berduet)," katanya di kantor DPP PKB, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Cak Imin Buka Peluang Cari Komposisi Baru, Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Hampir Pasti Bubar

Meski begitu, Imin tak menjelaskan lebih lanjut soal "komposisi baru" yang dia maksud. Wakil Ketua DPR RI itu juga irit bicara ketika ditanya apakah ia legawa jika tak dipilih jadi cawapres Prabowo.

Sementara, disinggung soal isu duet Prabowo-Ganjar, Gerindra tak menjawab tegas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, banyak tokoh yang berpotensi mendampingi Prabowo pada pemilu mendatang.

Untuk itu, pembahasan soal cawapres masih terus berjalan di internal Gerindra.

"(Tokoh-tokoh itu) tidak tertulis pada satu orang, tetapi lebih pada pembahasan yang masih terus berjalan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com