Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngotot Jadi Capres, Cak Imin: Mandat Muktamar

Kompas.com - 21/11/2022, 13:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, ia masih ngotot maju sebagai calon presiden karena hal itu merupakan mandat Muktamar PKB pada 2019 lalu.

"Saya dimandatkan oleh muktamar PKB untuk capres, bukan cawapres," kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Muhaimin menuturkan, sikap ngotot ini menjadi salah satu penyebab koalisi PKB dan Gerindra belum juga mendeklarasikan calon presiden yang akan diusung.

Baca juga: Gerindra-PKB Belum Deklarasikan Capres, Cak Imin: Sama-sama Ngotot

Sebab, pada saat yang sama Gerindra juga ngotot untuk mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres.

"Belum, kita akan duduk berdua (dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto) karena sampai detik ini masing-masing ngotot jadi capres," kata Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin.

Kendati demikian, Cak Imin mengakui bahwa keputusan mengenai muktamar itu bisa diubah dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi.

Baca juga: Cak Imin Ikut Pilpres 2024, Syarat Mutlak yang Diajukan PKB

Ia mengatakan, PKB juga akan mempertimbangkan faktor elektabilitas dalam menentukan capres yang akan diusung.

"Ya kalau nanti negosiasi terjadi perkembangan, baru saya bikin muktamar untuk mengubah," ujar Cak Imin.

Seperti diketahui, PKB dan Gerindra telah menandatangani kesepakatan untuk berkoalisi pada Pemilihan Presiden 2024.

Baca juga: PKB: Partai yang Gabung Koalisi Paham, Keputusan Capres di Tangan Prabowo-Cak Imin

Cak Imin dan Prabowo selaku ketua umun partai diberikan mandat untuk menentukan capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com