Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Regulasi dan Kebijakan untuk Lansia yang Sejahtera

Kompas.com - 21/11/2022, 08:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA Desember 2021, BPS melaporkan bahwa sekitar 10 persen dari penduduk Indonesia tergolong dalam kelompok penduduk lanjut usia (lansia), yang didefinisikan sebagai penduduk berusia 60 tahun ke atas.

Pada 2045, penduduk lansia diproyeksikan mencapai 20 persen dari total penduduk. Dapat dipastikan bahwa proses penuaan penduduk sedang terjadi di negeri ini, dengan tempo yang semakin cepat.

Menjadi lansia adalah keniscayaan bagi kebanyakan orang. Namun tidak banyak orang yang siap menjadi lansia, walau ingin dan berusaha untuk itu.

Tidak sedikit lansia yang hidup dalam kondisi menyedihkan, tidak sesuai dengan harapannya di kala muda.

Menurut BPS (2021), 42,22 persen lansia mengeluh sakit dalam sebulan sebelum survei dilakukan. Separuh di antaranya (22,48 persen) terganggu aktivitasnya sehari-hari, dan sekitar 45,42 persen harus berobat jalan.

Selanjutnya 86,02 persen lansia bekerja di sektor informal, yang rentan karena tidak ada perlindungan ketenagakerjaan, tidak ada kontrak pekerjaan, dan tanpa imbalan yang layak.

Cukup banyak (36,56 persen) lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni. Hampir 20 persen lansia masih harus bekerja secara berlebihan, yaitu jumlah jam kerjanya lebih dari 48 jam dalam seminggu.

Adapun penghasilan lansia rata-rata hanya Rp 1.340.000 per bulan. Tidak heran jika cukup banyak lansia (43,29 persen) yang berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Itulah gambaran umum dari sebagian lansia Indonesia saat ini. Kehidupan mereka jauh dari kondisi yang diharapkan penduduk pada umumnya, yaitu hidup di hari tua dengan sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Regulasi Nasional

Bertolak dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah dan DPR menetapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

UU 13/1998 ini mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, yang telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perlindungan terhadap lansia.

UU 13/1998 mengatur tujuan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, hak-hak lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan tugas pemerintah dan tanggung jawab para pihak (pemerintah, masyarakat dan keluarga) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia.

UU 13/1998 dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Melalui PP 43/2004 ini pemerintah memberi tugas kepada Kementerian Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, khususnya dalam pemberian bantuan sosial, dan menterpadukan upaya berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan lansia yang bersifat multi sektor.

Sesuai ketentuan Pasal 25 UU 13/1998, pada 2004 pemerintah membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia dengan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 2004.

Komnas Lanjut Usia ini bertugas membantu koordinasi dan memberikan saran kepada Presiden dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Regulasi secara makro-nasional tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi yang bersifat spesifik yang disusun oleh beberapa kementerian.

Kementerian Sosial

Sebagai tindak lanjut dari UU 13/1998, Kementerian Sosial menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT).

Melalui Program ASLUT pemerintah membantu memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia telantar, agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Mereka adalah lanjut usia yang mengalami ketelantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset, atau tabungan yang cukup, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Kementerian Kesehatan

Mengingat masalah utama lansia berkaitan dengan kesehatan fisik/jasmani, maka Kementerian Kesehatan menetapkan peraturan tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2016-2019 dan kemudian 2020-2024.

Kementerian Dalam Negeri

Sejalan dengan pembentukan Komisi Nasional Lanjut Usia, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah (Permendagri 60/2008).

Arahan Permendagri adalah bahwa Komisi Daerah Lanjut Usia diketuai oleh wakil kepala daerah, dengan Ketua I dijabat oleh Kepala Bappeda dan Ketua II oleh Kepala Dinas Sosial.

Sedangkan anggota Komisi terdiri dari perwakilan dari dinas/kanwil terkait, dunia usaha, LSM dan unsur masyarakat.

Pada 2021, pemerintah membubarkan Komnas Lanjut Usia bersama sembilan lembaga nonstruktural lain karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Tanpa ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah mungkin tidak akan membubarkan Komda Lanjut Usia yang sudah dibentuk.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Regulasi lain terkait warga lanjut usia adalah Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Kelanjutusiaan).

Disebutkan dalam Pasal 6 bahwa kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan terkait kelanjutusiaan dengan mengacu pada Stranas Kelanjutusiaan, dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Stranas Kelanjutusiaan sendiri merupakan lampiran dari Perpres 88/2021 tersebut.

Regulasi daerah

Kesejahteraan sosial adalah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Maka setiap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berkewajiban menetapkan peraturan tentang penduduk lanjut usia sesuai tingkatan pemerintahannya.

Pada umumnya regulasi tentang lansia di daerah terdiri dari peraturan daerah tentang kesejahteraan lanjut usia dan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaannya.

Kemudian ada keputusan kepala daerah tentang komisi daerah lanjut usia, dan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan bantuan jaminan sosial lanjut usia.

Di samping itu juga ditetapkan peraturan teknis oleh dinas terkait sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Tidak semua peraturan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat dapat diakomodasi dalam peraturan di daerah, karena daerah telah terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah. Revisi perda untuk mengakomodasi peraturan pusat yang ditetapkan juga tidak mudah dilakukan.

Sebagai contoh, merevisi perda tentang kesejahteraan lanjut usia guna mengakomodasi Perpres Stranas Kelanjutusiaan menghadapi kendala keterbatasan waktu, karena banyak pemda juga harus menyelesaikan rancangan perda lain sebelum periode pemerintahan kepala daerah dan DPRD berakhir pada 2024.

Masalah ini diperumit dengan adanya wacana untuk merevisi UU 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan dinamika sistem pemerintahan saat ini (mediaindonesia.com, 27/9/2022). Jika UU 13/1998 direvisi, maka semua peraturan lain juga perlu disesuaikan.

Fokus pada lansia terlantar

Sambil membenahi dan melengkapi regulasi tingkat nasional dan daerah, negara perlu konsisten meningkatkan kesejahteraan penduduk lanjut usia. Tidak semua penduduk lanjut usia memerlukan bantuan pemerintah.

Namun bagi lansia yang berada dalam kondisi terlantar, bantuan pemerintah dan masyarakat akan sangat meringankan beban hidupnya.

Termasuk dalam kelompok lansia terlantar ini adalah mereka yang hidup sendiri atau bersama pasangan yang juga lansia tanpa pekerjaan, yang bermukim di rumah-rumah kardus di pinggir rel kereta api, atau di kolong jembatan, atau di panti-panti jompo yang sangat sederhana.

Mereka perlu tercatat sebagai penerima bantuan sosial secara rutin dan dipastikan mendapat layanan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam UU 13/1998 bahwa: “Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menyantuni lansia terlantar tidak hanya tanggung jawab Kementerian Sosial. Beberapa kementerian lain juga perlu terlibat, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dsb.

Namun yang harus lebih terlibat dan bertanggung jawab tentunya adalah pemerintah daerah sendiri.

Dengan mulai berakhirnya pandemi Covid-19 saat ini, sudah waktunya kita memberikan perhatian secara penuh pada warga lanjut usia. Jangan sampai ada lansia yang kedinginan, kelaparan dan menahan sakit berkepanjangan.

Sedikit banyak mereka sudah ikut berjasa dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penghargaan dan penghormatan kepada mereka, kita perlu memastikan bahwa setiap lansia menjalani kehidupan yang layak selama hari tuanya. Semoga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.