Regulasi dan Kebijakan untuk Lansia yang Sejahtera Halaman 2

Lihat Foto

PMKS gelandangan dan lansia terlantar tengah beristirahat di tempat tidur salah satu ruangan UPTD Rumah Singgah Dinsos Kota Bandung, Rabu (6/4/2022). Dinsos Kota Bandung bekerjasama dengan Disdukcapil melakukan pengecekan biometric dengan memindai sidik jari dan retina lansia, anak hingga ODGJ terlantar yang ada di rumah singgah, dengan harapan dapat mengidentifikasi asal PMKS tersebut.(KOMPAS.com/AGIE PERMADI)

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Sandro Gatra

Komnas Lanjut Usia ini bertugas membantu koordinasi dan memberikan saran kepada Presiden dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Regulasi secara makro-nasional tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi yang bersifat spesifik yang disusun oleh beberapa kementerian.

Kementerian Sosial

Sebagai tindak lanjut dari UU 13/1998, Kementerian Sosial menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT).

Melalui Program ASLUT pemerintah membantu memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia telantar, agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Mereka adalah lanjut usia yang mengalami ketelantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset, atau tabungan yang cukup, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Kementerian Kesehatan

Mengingat masalah utama lansia berkaitan dengan kesehatan fisik/jasmani, maka Kementerian Kesehatan menetapkan peraturan tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2016-2019 dan kemudian 2020-2024.

Kementerian Dalam Negeri

Sejalan dengan pembentukan Komisi Nasional Lanjut Usia, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah (Permendagri 60/2008).

Arahan Permendagri adalah bahwa Komisi Daerah Lanjut Usia diketuai oleh wakil kepala daerah, dengan Ketua I dijabat oleh Kepala Bappeda dan Ketua II oleh Kepala Dinas Sosial.

Sedangkan anggota Komisi terdiri dari perwakilan dari dinas/kanwil terkait, dunia usaha, LSM dan unsur masyarakat.

Pada 2021, pemerintah membubarkan Komnas Lanjut Usia bersama sembilan lembaga nonstruktural lain karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Tanpa ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah mungkin tidak akan membubarkan Komda Lanjut Usia yang sudah dibentuk.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional