Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspada Lonjakan Covid-19, Ini Tren Peningkatan Kasus Corona di Indonesia

Kompas.com - 18/11/2022, 06:10 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

  • Kasus harian: 7.822 kasus
  • Kasus aktif: 60.471 kasus
  • Kematian: 38 kasus

Langkah pemerintah

Merespons tren peningkatan ini, pemerintah menempuh sejumlah langkah. Salah satunya, memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Tanah Air.

PPKM Jawa-Bali berlaku selama 14 hari yakni 8-21 November 2022. Sementara, PPKM di luar Jawa-Bali berlangsung selama 28 hari yaitu 8 November-5 Desember 2022.

Selama masa PPKM tersebut, seluruh daerah berstatus level satu.


Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan masker, baik di dalam ruangan maupun saat berkerumun.

Dia juga mengingatkan warga untuk segera vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster. Apalagi, Kementerian Kesehatan mencatat, warga yang belum divaksin lebih berisiko meninggal akibat virus corona.

"Pesan saya ke masyarakat dua hal saja. Untuk melindungi dari penularan pakai masker, untuk melindungi dari masuk RS mesti booster," kata Budi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).

Masih akan naik

Sementara, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman memprediksi, tren kenaikan Covid-19 masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan, bahkan hingga akhir Januari 2023.

Apalagi, dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru.

"Sangat mungkin naik hingga Januari 2023 karena juga saat ini gelombang yang terjadi disebabkan lebih dari satu subvarian," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Sudah 14 Vaksin Covid-19 yang Kantongi Izin Edar BPOM, Apa Saja?

Dicky menduga, angka yang dicatat oleh Satgas Covid-19 jauh lebih sedikit dari kasus sebenarnya di masyarakat. Bahkan, sangat mungkin kasus harian Covid-19 di Indonesia tembus angka 50.000.

Penyebabnya tidak hanya subvarian baru Omicron, tetapi juga mobilitas masyarakat yang tinggi, lemahnya deteksi kasus, penurunan protokol kesehatan, dan buruknya cakupan vaksinasi booster.

Oleh karenanya, menurut dia, pemerintah seharusnya lebih tegas menerapkan aturan protokol kesehatan di masyarakat dan mempercepat vaksinasi dosis ketiga.

"Strategi WFH (work from home, bekerja dari rumah) tetap diperlukan terutama untuk jenis pekerjaan yang bisa remote," kata peneliti keamanan dan kesehatan global itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com