Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Dinanti, Posyandu Baru

Kompas.com - 13/11/2022, 09:52 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

POS pelayanan terpadu (posyandu) akan memiliki wajah baru. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa revitalisasi posyandu merupakan program utama yang akan dilakukan dalam transformasi kesehatan primer (Kompas.id, 26/7/2022).

Posyandu baru tidak hanya menangani kesehatan ibu dan anak saja, melainkan seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi, anak, dewasa, hingga lanjut usia.

Maka setiap warga Republik ini, tua-muda, pria-wanita, akan menjadi sasaran perhatian para kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah negara.

Sejak Orde Baru

Posyandu dibentuk tahun 1984 pada era Presiden Soeharto. Ide dasar pembangunan posyandu adalah (i) dengan menjadi sehat, ekonomi warga menjadi lebih baik, (ii) keterbatasan dokter di daerah dapat diatasi dengan pengerahan sukarelawan terlatih, dan (iii) ketergantungan pada obat-obatan dapat dikurangi.

Kegiatan pokok di posyandu saat itu adalah menjadi media deteksi dini kasus-kasus malnutrisi dan kekurangan gizi, serta memberi vaksinasi pada bayi dan balita.

Menurunnya angka kematian ibu dan bayi pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an diyakini sebagai wujud keberhasilan posyandu.

Keberhasilan itu menginspirasi negara berkembang lain, seperti Honduras, untuk menerapkan pendekatan posyandu, konon dengan lebih baik lagi.

Namun sejak otonomi daerah bergulir, posyandu kurang diperhatikan pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat tidak lagi bertanggung jawab langsung pada urusan kesehatan di daerah.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan bahwa setengah dari sekitar 260.000 posyandu pada tahun 2012, telah tidak aktif lagi.

Penyebabnya antara lain kurangnya dukungan politik, terbatasnya pendanaan, dan minimnya sukarelawan.

Revitalisasi Posyandu

Upaya menjadikan posyandu (dan puskesmas) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer oleh pemerintah kiranya patut diacungi jempol.

Rencana pemerintah adalah membangun 300.000 posyandu di tingkat dusun/RT/RW dan 85.000 posyandu prima di tingkat desa/kelurahan.

Posyandu di tingkat dusun/RT/RW akan melayani seluruh sasaran siklus hidup, mulai dari ibu hamil sampai warga lanjut usia.

Seluruhnya ada 15-20 jenis layanan kesehatan yang dilakukan oleh sedikitnya lima kader terlatih di setiap posyandu.

Adapun posyandu prima berperan mengintegrasikan layanan kesehatan di desa, seperti puskesmas pembantu (pustu) dan pos kesehatan desa (poskesdes). Posyandu prima akan memberikan 25-30 jenis layanan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com