Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/11/2022, 06:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERTAHANAN udara sebuah negara merupakan bagian yang utuh dari sebuah pertahanan nasional secara keseluruhan. Sistem pertahanan udara nasional merupakan sub sistem dari sistem pertahanan pasional.

Sejauh ini kita mengenal sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang sering didengang-dengungkan sebagai sebuah sistem pertahanan yang telah sangat ampuh diterapkan ketika perjuangan kemerdekaan tahun 1940-an.

Dalam perkembangannya, ketika ABRI menjelma menjadi TNI dan Polri, sayup-sayup kurang terdengar lagi terminologi Sishankamrata. Konon telah muncul istilah baru bahwa keamanan nasional itu menjadi domainnya Polri dan pertahanan nasional menjadi domainnya TNI. Sebuah deskripsi yang terkesan sangat simplistik.

Baca juga: Sistem Pertahanan Udara Ibu Kota Negara

Konon pula telah muncul definisi baru yang mengatakan, tugas TNI adalah pertahanan yaitu melayani musuh yang datang dari luar dan Polri bertugas dalam bidang keamanan dalam negeri. Masih kurang jelas apakah memang benar seperti itu yang tercantum dalam UU TNI dan UU Polri, perlu penelitian lebih lanjut.

Akan tetapi sempat terdengar juga bahwa Sishankamrata telah berubah menjadi Sishanrata (sistem pertahanan rakyat semesta). Sekali lagi walahualambisawab. Pada dasarnya kesemua itu belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat umum.

Yang pasti, dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pertahanan udara nasional belum dianggap penting

Sejauh ini national air defence system atau sistem pertahanan udara nasional di Indonesia masih belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Belum dipandang sebagai sesuatu yang berhubungan erat dengan keamanan nasional.

Sebuah pemikiran yang logis, karena pada realitasnya memang situasi dan kondisi selama ini aman-aman saja. Kerawanan wilayah udara terhadap ancaman bagi keamanan nasional yang datang melalui udara memang agak sulit untuk dipahami.

Banyaknya penerbangan liar yang masuk tanpa izin selama ini belum dinilai sebagai sesuatu yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan nasional. Itu sebabnya kita sampai kepada keputusan untuk mendelegasikan saja pengelolaan wilayah udara kedaulatan di kawasan perbatasan kritis kepada otoritas penerbangan negara lain selama 25 tahun dan akan selalu diperpanjang.

Demikian pula keberadaan Markas Besar Pusat Pertahanan Udara Nasional di Halim (Jakarta Timur) sama sekali tidak menjadi pertimbangan sedikit pun untuk menggelar kegiatan penerbangan sipil komersial beroperasi di kawasan yang sama.

Kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan udara nasional masih belum atau mungkin tidak begitu diperlukan.

Kecuali berkenaan dengan peristiwa Aru tanggal 15 Januari 1962 dan peristiwa Bawean tanggal 3 Juli 2003, tidak banyak orang menaruh perhatian tentang pentingnya kekuatan udara. Tentang betapa pentingnya menguasai wilayah udara nasional. Betapa pentingnya harkat dan martabat sebuah bangsa di wilayah udara kedaulatannya.

Harapan kita semua, momentum pindahnya ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan, perhatian terhadap pertahanan dan keamanan di udara sebagai bagian dari kedaulatan negara akan memperoleh perhatian yang lebih proporsional.

Baca juga: Prabowo Sebut Pertahanan Udara-Laut RI Perlu Investasi untuk Perkecil Ketertinggalan

Sudah sejak tahun 1920, Giulio Douhet, seorang jenderal berkebangsaan Italia menulis dalam bukunya Command of the Air antara lain sebagai berikut: War will begin in the air. He who is unprepared is lost. (Perang akan dimulai di udara. Orang yang tidak siap akan kalah).

Selanjutnya di tahun 1947 Jenderal Henry H Arnold, Kepala Staf Angkatan Udara AS mengingatkan: The next war will not start with a naval action nor by aircraft flown by human being. It might be verywell start with missilles being dropped on the capital of a country, say….Washington DC. (Perang berikutnya tidak akan dimulai dengan aksi di lautan maupun oleh pesawat udara yang diterbangkan manusia. Perang mungkin akan dimulai dengan jatuhnya rudal-rudal di sebuah ibu kota, misalnya Washington DC).

Menutup tulisan ini, perlu disimak juga pendapat seorang negarawan Israel yang menegaskan:
A high standard of living, rich culture, spiritual, political and economic independence are not possible without full of aerial control. (Standar hidup yang tinggi, budaya yang kaya, kemandirian spiritual, politik, dan ekonomi menjadi tidak mungkin terjadi tanpa kendali penuh atas angkasa.)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.