Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Sistem Pertahanan Udara Nasional dan IKN

Kompas.com - 13/11/2022, 06:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERTAHANAN udara sebuah negara merupakan bagian yang utuh dari sebuah pertahanan nasional secara keseluruhan. Sistem pertahanan udara nasional merupakan sub sistem dari sistem pertahanan pasional.

Sejauh ini kita mengenal sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang sering didengang-dengungkan sebagai sebuah sistem pertahanan yang telah sangat ampuh diterapkan ketika perjuangan kemerdekaan tahun 1940-an.

Dalam perkembangannya, ketika ABRI menjelma menjadi TNI dan Polri, sayup-sayup kurang terdengar lagi terminologi Sishankamrata. Konon telah muncul istilah baru bahwa keamanan nasional itu menjadi domainnya Polri dan pertahanan nasional menjadi domainnya TNI. Sebuah deskripsi yang terkesan sangat simplistik.

Baca juga: Sistem Pertahanan Udara Ibu Kota Negara

Konon pula telah muncul definisi baru yang mengatakan, tugas TNI adalah pertahanan yaitu melayani musuh yang datang dari luar dan Polri bertugas dalam bidang keamanan dalam negeri. Masih kurang jelas apakah memang benar seperti itu yang tercantum dalam UU TNI dan UU Polri, perlu penelitian lebih lanjut.

Akan tetapi sempat terdengar juga bahwa Sishankamrata telah berubah menjadi Sishanrata (sistem pertahanan rakyat semesta). Sekali lagi walahualambisawab. Pada dasarnya kesemua itu belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat umum.

Yang pasti, dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pertahanan udara nasional belum dianggap penting

Sejauh ini national air defence system atau sistem pertahanan udara nasional di Indonesia masih belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Belum dipandang sebagai sesuatu yang berhubungan erat dengan keamanan nasional.

Sebuah pemikiran yang logis, karena pada realitasnya memang situasi dan kondisi selama ini aman-aman saja. Kerawanan wilayah udara terhadap ancaman bagi keamanan nasional yang datang melalui udara memang agak sulit untuk dipahami.

Banyaknya penerbangan liar yang masuk tanpa izin selama ini belum dinilai sebagai sesuatu yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan nasional. Itu sebabnya kita sampai kepada keputusan untuk mendelegasikan saja pengelolaan wilayah udara kedaulatan di kawasan perbatasan kritis kepada otoritas penerbangan negara lain selama 25 tahun dan akan selalu diperpanjang.

Demikian pula keberadaan Markas Besar Pusat Pertahanan Udara Nasional di Halim (Jakarta Timur) sama sekali tidak menjadi pertimbangan sedikit pun untuk menggelar kegiatan penerbangan sipil komersial beroperasi di kawasan yang sama.

Kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan udara nasional masih belum atau mungkin tidak begitu diperlukan.

Kecuali berkenaan dengan peristiwa Aru tanggal 15 Januari 1962 dan peristiwa Bawean tanggal 3 Juli 2003, tidak banyak orang menaruh perhatian tentang pentingnya kekuatan udara. Tentang betapa pentingnya menguasai wilayah udara nasional. Betapa pentingnya harkat dan martabat sebuah bangsa di wilayah udara kedaulatannya.

Harapan kita semua, momentum pindahnya ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan, perhatian terhadap pertahanan dan keamanan di udara sebagai bagian dari kedaulatan negara akan memperoleh perhatian yang lebih proporsional.

Baca juga: Prabowo Sebut Pertahanan Udara-Laut RI Perlu Investasi untuk Perkecil Ketertinggalan

Sudah sejak tahun 1920, Giulio Douhet, seorang jenderal berkebangsaan Italia menulis dalam bukunya Command of the Air antara lain sebagai berikut: War will begin in the air. He who is unprepared is lost. (Perang akan dimulai di udara. Orang yang tidak siap akan kalah).

Selanjutnya di tahun 1947 Jenderal Henry H Arnold, Kepala Staf Angkatan Udara AS mengingatkan: The next war will not start with a naval action nor by aircraft flown by human being. It might be verywell start with missilles being dropped on the capital of a country, say….Washington DC. (Perang berikutnya tidak akan dimulai dengan aksi di lautan maupun oleh pesawat udara yang diterbangkan manusia. Perang mungkin akan dimulai dengan jatuhnya rudal-rudal di sebuah ibu kota, misalnya Washington DC).

Menutup tulisan ini, perlu disimak juga pendapat seorang negarawan Israel yang menegaskan:
A high standard of living, rich culture, spiritual, political and economic independence are not possible without full of aerial control. (Standar hidup yang tinggi, budaya yang kaya, kemandirian spiritual, politik, dan ekonomi menjadi tidak mungkin terjadi tanpa kendali penuh atas angkasa.)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com