Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Nasdem Ingin Jadi Sahabat Sejati dalam Suka Duka Presiden Jokowi

Kompas.com - 12/11/2022, 06:16 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berbicara mengenai kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas Nasdem dari koalisi pemerintahan saat ini.

Paloh mengatakan, dirinya tak berharap Jokowi tidak membutuhkan Nasdem lagi.

Hal tersebut Paloh sampaikan dalam sambutannya saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Nasdem ke-11 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: NasDem Targetkan Anies Ambil 50 Persen Suara Jabar di Pilpres 2024

Awalnya, Paloh mengungkapkan bahwa Nasdem mau tetap menjadi sahabat sejati bagi Jokowi.

"Nasdem ingin tekankan ini. Dia ingin tetap jadi seorang sahabat sejati dalam suka duka seorang Presiden Jokowi," ujar Paloh.

Akan tetapi, sikap berbeda akan ditunjukkan Nasdem apabila Jokowi meninggalkan mereka karena sudah tidak butuh lagi.

Karena itu, Paloh berharap ucapan selamat tinggal dari Jokowi tak akan pernah terjadi.

"Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabat Nasdem Presiden Jokowi nyatakan 'selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh anda', itu lain halnya. Kalau itu sampai disampaikan Jokowi, aaaahh," tuturnya disambut riuh kader yang hadir.

Baca juga: Soal Nasib Nasdem di Kabinet, Surya Paloh: Terserah, Bola di Tangan Presiden

"Itu bukan keinginan kita. Itu bukan harapan kita. Dan itu adalah kemenangan bagi mereka yang memang tak menginginkan terjadinya stabilitas nasional untuk tetap melanjutkan upaya pembangunan yang sedang dilakukan Presiden Jokowi," sambung Paloh.

Paloh pun membebaskan Jokowi untuk menentukan keputusan terkait nasib Nasdem di koalisi pemerintahan.

Menurutnya, saat ini 'bola' berada di tangan Jokowi. Paloh membebaskan Jokowi melakukan apa saja terhadap Nasdem.

Baca juga: Bicara Mundur Jadi Ketum, Surya Paloh: Tak Ada Tambahan Kursi Parlemen, Artinya Nakhodanya Out

Akan tetapi, Paloh mengingatkan, hingga saat ini, Nasdem masih mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024.

"Kita tetap dalam 1 baris koalisi pemerintahan. Itu tekad kita. Bukan hanya lip service untuk kepentingan pragmatis, tidak. Kita punya pride. Kita punya keyakinan diri kita," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com