Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 08/11/2022, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berjanji tidak akan tinggal diam jika praktik korupsi, manipulasi, hingga penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI masih terjadi.

"Tidak boleh ada lagi manipulasi permainan suku cadang, tidak boleh ada lagi mark up-mark up. Kalau ada di zaman saya Menteri Pertahanan, saya akan mengejar sampai di mana," kata Prabowo dalam sambutan di Seminar Nasional “Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan”, yang digelar Mabes TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: Prabowo Memohon Praktik Korupsi dan Mark-Up Alutsista TNI Dihilangkan

Menurut Prabowo, praktik korupsi dalam pengadaan alutsista TNI akan sangat merugikan karena Indonesia memerlukan pertahanan yang kuat.

“Saudara-saudara sekalian, mungkin yang saya sampaikan ini kurang enak bagi pihak-pihak tertentu, tapi kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan kalangan TNI,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, korupsi dalam pengadaan alutsista sama saja mencuri uang rakyat.

Bahkan, Prabowo sampai memohon kepada semua kalangan pertahanan untuk menghilangkan praktik tersebut.

“Tidak boleh lagi praktik-praktik mark-up gila-gilaan, mark-up adalah mencuri uang rakyat,” ucap Prabowo.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Harus Berdikari di Bidang Alutsista

“Saya mohon semua kalangan, apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista, itu menurut saya pengkhianatan besar terhadap negara, bangsa, rakyat, dan anak buah,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan bahwa industri pertahanan dalam negeri mempunyai tugas yang vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara.

Untuk itu, Prabowo memperingatkan akan menindak direksi badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan apabila melakukan korupsi hingga mark-up alutsista.

Ia menegaskan, pernyataan yang disampaikannya merupakan sebuah peringatan bahwa Indonesia memerlukan pertahanan negara yang kuat.

Baca juga: Industri Pertahanan Swasta Dalam Negeri Beberkan Kesulitan Berbisnis Alutsista

“Kalau ada yang direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan tidak benar, saya kira saudara-saudara akan kita kejar sampai di mana,” kata Prabowo.

“Ini peringatan dari saya, tapi ini harapan saya, ingat negara kita butuh pertahanan kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa kita,” imbuh dia.

Prabowo pun menutup pidato kuncinya dengan adagium dari Kekaisaran Otoman.

Bunyi adagium tersebut adalah tidak ada negara kuat tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa perekenomian yang baik atau kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia, tidak ada rakyat yang bahagia tanpa keadilan, dan tidak ada keadilan tanpa pemerintahan yang bersih.

Baca juga: Prabowo Wajibkan “Supplier” Alutsista Luar Negeri Gandeng Industri Lokal

"Itu pelajaran yang harus kita simak, semua stakeholder marilah kta memberi pemerintahan yang bersih di lingkungan kita masing-masing. Setiap komandan, setiap direktur, setiap kepala badan, laksanakan tugas suci untuk rakyat dan bangsa sebaik-baiknya," kata Prabowo.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 23 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 23 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
MUI Minta Isu Politik Jangan Sampai Bikin Bangsa Indonesia Pecah

MUI Minta Isu Politik Jangan Sampai Bikin Bangsa Indonesia Pecah

Nasional
Rutan KPK Gelar Shalat Tarawih, Imamnya Sesama Tahanan

Rutan KPK Gelar Shalat Tarawih, Imamnya Sesama Tahanan

Nasional
Jokowi Beri Arahan Buka Bersama Pejabat-Pegawai Pemerintahan Ditiadakan, Kemendagri Siapkan Surat Edaran

Jokowi Beri Arahan Buka Bersama Pejabat-Pegawai Pemerintahan Ditiadakan, Kemendagri Siapkan Surat Edaran

Nasional
MUI Sebut Kemungkinan Akan Ada Perbedaan Waktu Lebaran 2023

MUI Sebut Kemungkinan Akan Ada Perbedaan Waktu Lebaran 2023

Nasional
Wapres: Saya Mengajak Umat Islam Sambut Ramadhan dengan Gembira

Wapres: Saya Mengajak Umat Islam Sambut Ramadhan dengan Gembira

Nasional
DPR: Jangan Makan-Minum di Ruang Publik, Hormati Mereka yang Berpuasa

DPR: Jangan Makan-Minum di Ruang Publik, Hormati Mereka yang Berpuasa

Nasional
Gus Yahya: Besok Puasa, Malam Ini Bisa Shalat Tarawih

Gus Yahya: Besok Puasa, Malam Ini Bisa Shalat Tarawih

Nasional
Awal Puasa Dimulai Kamis Besok, Menag: Mari Perkuat Ukhuwah Islamiyah

Awal Puasa Dimulai Kamis Besok, Menag: Mari Perkuat Ukhuwah Islamiyah

Nasional
PBNU Umumkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada Kamis Pon 23 Maret 2023

PBNU Umumkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada Kamis Pon 23 Maret 2023

Nasional
Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 2023 Jatuh pada Kamis 23 Maret

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 2023 Jatuh pada Kamis 23 Maret

Nasional
Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Nasional
Lukas Enembe 'Mogok' Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Lukas Enembe "Mogok" Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Nasional
Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Nasional
Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke