Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Keterpilihan Parpol Non-parlemen Terus Meningkat

Kompas.com - 07/11/2022, 07:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 24 September-7 Oktober 2022 menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan atau elektabilitas partai politik non-parlemen meningkat.

Berdasarkan survei ini, elektabilitas partai politik non-parlemen berada di angka 6,9 persen, meningkat dari 5,3 persen pada Januari 2022 dan 6,2 persen pada Juni 2022.

Sementara itu, keterpilihan partai politik parlemen justru turun dari 77,7 persen pada Juni 2022 menjdi 70,6 persen pada Oktober 2022.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, Capres dan Cawapres Favorit Gen Z

Tren penambahan dukungan kepada partai non-parlemen dianggap sebagai sinyal masih besarnya peluang untuk meraih elektabilitas.

Sebab, di sisi lain, jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan justru membesar dari 16,1 persen pada Juni 2022 menjadi 22,5 persen pada Oktober 2022.

"Semakin membesarnya angka undecided voters tersebut tentu memberikan catatan tersendiri bahwa memang pilihan publik terhadap parpol masih akan sangat dinamis," tulis peneliti Litbang Kompas Eren Masykurrilla, dikutip dari Kompas.id, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Golkar Nyaris Kehilangan Suara Pemilih Gen Z, Gerindra Menurun

Untuk diketahui, sejauh ini ada 9 partai politik non-parlemen maupun partai politik baru yang lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti Pemilihan Umum 2024.

Enam partai telah mengikuti pemilu sebelumnya yakni Partai Garuda, Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Buruh.

Adapun tiga partai baru adalah Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Ummat.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Wapres Maruf Amin Turun dari 62,7 Persen ke 55,5 Persen

Survei Litbang Kompas ini dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistem bertingkat di 34 provinsi se-Indonesia.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondsi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com