Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal PKS, Pengamat: Koalisi dengan Partai Manapun Tak Akan Menambah Suara

Kompas.com - 06/11/2022, 12:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah berpandangan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memiliki perhitungan untung rugi dalam menentukan mitra koalisi.

"Karena pemilih PKS stagnan dan terbatas, ia koalisi dengan siapapun tidak akan menambah suara," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/11/2022).

Hal itu disampaikannya merespons relasi PKS yang belakangan intens komunikasi dengan Nasdem dan Demokrat. Tetapi, di sisi lain, ditawari bergabung ke koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)-Gerindra.

Berkaca hal tersebut, Dedi menilai PKS condong mempertimbangkan koalisi karena melihat figur yang bakal diusung menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kondisi ini memungkinkan PKS bergabung ke Gerindra karena faktor Prabowo, atau ke Anies dengan Nasdem dan lainnya," ujar Dedi.

Baca juga: PKS Dinilai Lebih Baik Gabung ke Nasdem-Demokrat karena Faktor Anies

Dedi kemudian menyoroti komunikasi intens yang dijalin PKS dengan Nasdem dan Demokrat.

Begitu juga, intensitas komunikasi PKS yang lebih condong ke Anies Baswedan ketimbang Prabowo.

Contohnya, ketika Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan atau Aher bertemu dengan Anies Baswedan.

Belakangan, Aher memang diusulkan PKS untuk mendampingi Anies sebagai cawapres.

"Dari intensitas komunikasi, memang terlihat PKS lebih condong mendukung Anies," kata Dedi.

Baca juga: PKS Sebut Kesepakatan Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Mencapai 90 Persen

Lebih lanjut, Dedi berpandangan bahwa tidak ada perbedaan mencolok antara Prabowo dan Anies untuk didukung PKS.

Perbedaan hanya ada pada koalisi Nasdem yang tidak ada afiliasi pemilih sama atau setara dengan PKS, yakni kelompok dominan Islam.

"Sementara ke PKB, meskipun sama-sama afiliasi Islam, tapi ada nuansa kader di bawah bisa saja menolak PKS," ujarnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Nasdem, Demokrat, dan PKS disinyalir bakal bekerja sama sebagai koalisi untuk Pemilu 2024.

Namun, hingga kini pengumuman koalisi belum juga terjadi.

Baca juga: PKS Dinilai Bisa Pindah ke Gerindra-PKB karena Kepentingan Sulit Diakomodir Nasdem-Demokrat

Dugaan lambannya penetapan koalisi, salah satunya karena penentuan cawapres Anies. 

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid tak menepis penetapan cawapres sebagai salah satu hal yang penting untuk membentuk koalisi.

"Terkait kriteria dan sosok cawapres, toh kami masih bisa duduk bersama, berpikir lebih jernih dan menghormati pilihan masing-masing," katanya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

Di tengah ketidakpastian koalisi PKS, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap PKS bergabung dengan Koalisi PKB-Gerindra.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar ketika ditanya kemungkinan partai lain merapat ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

"Belum tahu, terus kita pendekatan. Saya berharap PKS bisa masuk," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, pada 23 Oktober 2022.

Baca juga: Demokrat: Makin Banyak Hantu Ganggu Proses Koalisi dengan Nasdem-PKS, Kami Semakin Solid

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com