Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Terima 246 Vial Fomepizole, 146 Telah Didistribusikan ke 17 Rumah Sakit

Kompas.com - 01/11/2022, 19:42 WIB
Valmai Alzena Karla Martino,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, pemerintah mendatangkan obat fomepizole sebanyak 246 vial yang berasal dari Singapura, Australia, dan Jepang.

Dari 246 vial yang sudah sampai di Indonesia, 146 vial sudah didistribusikan kepada rumah sakit ke 17 rumah sakit di 12 provinsi.

“Kita masih mempunyai stok 100 lagi, dan kita total sebanyak 246 sudah mendatangkan obat fomepizole atau obat penawar yang untuk khusus gagal ginjal akut ini,” kata Syahril pada acara “Perkembangan Gangguan Ginjal Akut di Indonesia” yang dilakukan secara daring, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Fakta-fakta Obat Fomepizole yang Jadi Penawar Gagal Ginjal Anak

Obat fomepizole ini didistribusikan di tiga rumah sakit di Jakarta, tiga rumah sakti di Jawa Barat, dan dua rumah sakit di Jawa Timur.

Kemudian masing-masing satu rumah sakit di Bali, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Sumatera Selatan.

Lalu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Untuk kemanjuran obat ini sudah diteliti sebelumnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa 10 dari 11 pasien gangguan ginjal akut membaik setelah diberi obat Fomepizole.

Baca juga: Kemenkes: Setelah Diberi Fomepizole, 10 dari 11 Pasien Gangguan Ginjal Akut di RSCM Membaik


Diberitakan sebelumnya, data per 31 Oktober 2022, gangguan ginjal akut misterius telah mencapai 304 kasus di 27 provinsi dengan angka kematian mencapai 159 orang.

DKI Jakarta memiliki kasus AKI terbanyak dengan 79 kasus, diikuti oleh Jawa Barat dengan 37 kasus, Aceh 31 kasus, Jawa Timur 25 kasus, dan Sumatera Barat 22 kasus.

Hingga saat ini, penyebab gangguan ginjal akut masih belum pasti.

Meskipun begitu, Kemenkes mengambil langkah konservatif untuk menghentikan penjualan obat sirup yang dinyatakan tidak aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com